Kongres IPNU Digelar, Pengurus Jatim Usul Tiga Gagasan Perkuat Organisasi
SURABAYA, FaktualNews.co – Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) akan menggelar kongres dengan tema ‘Pelajar Bermartabat NKRI Hebat’ di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon pada hari Jum’at hingga Senin, tangggal 21 – 24 Desember 2018.
Selama kongres tersebut, Pengurus Wilayah (PW) IPNU Jawa Timur, mengaku akan menyampaikan tiga gagasan penting. Diantaranya, revitalisasi sistem kaderisasi, akreditasi organisasi dan pembentukan badan semi otonom.
Ketua PW IPNU Jatim, Choirul Mubtadiin mengatakan, sudah sejak enam bulan terakhir pihaknya melakukan kajian komprehensif terkait peran, eksistensi dan tantangan IPNU. Hasilnya, tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa celah yang harus diperbaiki agar IPNU dapat berperan lebih besar tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di kancah internasional.
“Gagasan internal yang kami siapkan tidak hanya berdasarkan pengamatan, survei dan analisa. Namun menyerap aspirasi dari para pengurus dan kader IPNU di daerah-daerah. Tiga gagasan itu adalah yang bertugas memperkuat amaliah sekaligus menutup kran radikalisme,” tuturnya, Sabtu (22/12/2018).
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil survei Student Research Center (SRC), sebanyak 40.6% responden menilai performa Pengurus Pusat (PP) IPNU dalam merespon problematika pelajar kurang maksimal.
Lalu, sebanyak 38,5% responden berpendapat sudah cukup baik, sebanyak 13,5% menilai tidak responsif sama sekali dan sisanya 7,3% responden menjawab tidak tahu.
Sementara terkait dengan kualitas advokasi atau pendampingan yang dilakukan PP IPNU terhadap isu strategis para santri sebanyak 38,5% responden menilai dianggap kurang optimal. Sebanyak 30,2% cukup baik, 17,7% tidak melakukan advokasi sementara sisanya 13,5% menjawab tidak tahu.
“Melalui survei yang jangkauan respondennya seluruh Indonesia ini kita mendapat hipotesa bahwa sisi kepekaan merespon probmatika pelajar/santri dan advokasi menjadi pekerjaan rumah untuk kepengurusan PP IPNU ke depan. Paradigma transformatif harus manjadi pondasi sistem kaderisasi agar dapat merespon perubahan dengan cepat,” terangnya.
Gagasan kedua, sambung ketua yang akrab disapa Diin ini, adalah penerapan akreditasi organisasi. Hal ini dinilai menjadi salah satu yang perlu mendapat perhatian besar karena berkaitan dengan jalannya roda organisasi dan indikator kinerja.
“Profesionalisme para pengurus mulai tingkat pusat hingga ranting menjadi modal utama menjawab tantangan era Revolusi Industri 4.0. Secara bertahap nantinya akan dibuat cluster-cluster sesuai dengan capaian indikator yang telah ditetapkan. Selain itu, adanya reward dan punishment semakin memacu pengurus untuk memperbaiki diri,” terangnya.
Lebih lanjut, gagasan ketiga berkaitan dengan perlunya pembentukan badan semi otonom yang menjadi tuntutan sekaligus kebutuhan dalam merespon dinamika sosial yang dihadapi kalangan millenial baik pelajar maupun santri.
“Beberapa diantaranya melestarikan nilai luhur pesantren. Medorong lahirnya innovator di kalangan pelajar dan menmbangun cluster-cluster community yang diharapkan mampu menjadi wadah pengembangan sekaligus aktualisasi diri di kalangan millennial,” tandasnya.
Ditambahkan Lukman Hakim, selaku Koordinator Bidang Sosial Politik PW IPNU Jatim. Akreditasi organisasi merupakan semacam asessment sekaligus pendampingan pada pengurus cabang di daerah. Akreditor bisa dilakukan oleh kalangan profesional serta pengurus internal organisasi.
“Tujuannya agar para pengurus termotivasi untuk menjalankan roda organisasi IPNU secara profesional,” katanya.
Ia pun berharap gagasan itu mendapat dukungan dari kepengurusan PW IPNU dari wilayah lain, sehingga usulan yang diberikan bisa disetujui kongres.
“Jika mendapat respon positif dari provinsi lain, harapan kami bisa lebih kuat lagi posisinya,” tutupnya.
