Indonesia Kehilangan Puluhan Triliun Akibat Kemacetan di Jabodetabek
FaktualNews.co – Kemacetan yang kerap terjadi di Jabodetabek dan daerah-daerah penunjangnya lainnya, menyebabkan puluhan triliun dana menguap dari Indonesia. Hal ini berdasarkan perhitungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Menurut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), mengatakan setiap tahun Indonesia kehilangan kurang lebih Rp65 triliun per tahun karena kemacetan di Jabodetabek.
Jokowi menginginkan agar transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bisa segara terintegrasi. Hal itu, katanya, untuk mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.
Ia berharap moda transportasi seperti Moda Raya Terpadu (MRT), Light Rail Transit (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line, Kereta Api Bandara, serta Transjakarta bisa terintegrasi dalam waktu dekat.
“Mestinya kalau MRT jadi, LRT jadi, Kereta Bandara jadi, Transjakarta ada, betul-betul masyarakat kita dorong (menggunakan), sehingga mobil yang ada di jalanan betul-betul bisa berkurang secara besar-besaran,” kata Jokowi dalam Ratas dengan agenda pembahasan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, melansir CNNIndonesia, Selasa (8/1/2019).
“Kita harus memulai, harus berani merancang agar semuanya selesai, agar yang Rp65 triliun bisa jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota,” kata Jokowi di hadapan peserta ratas tersebut.
Selain itu, Jokowi pun menyoroti pengelolaan transportasi yang terintegrasi itu nantinya. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu. Jokowi tak ingin pengelolaan transportasi ini seperti pengelolaan jalan-jalan yang sejauh ini dimiliki sejumlah intansi seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
“Yang semua tuh kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, tidak terintegrasi, dan yang terjadi misalnya terkait dengan pemeliharaan, juga sering banyak yang saling menunggu,” tuturnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta agar pengelolaan Transit Oriented Development (TOD) di sejumlah wilayah yang tak berjalan baik selama 10 tahun bisa diintegrasikan.
Jokowi menginginkan keterpaduan antara transportasi perkotaan dengan tata ruang dirancang dan dihitung secara matang.
“Salah satunya strategi peningkatan akses terhadap angkutan umum dengan pembangunan TOD,” kata dia.
“Intinya kita ingin ada penyerderhanaan dalam manajemen yang ada, sehingga semakin gampang dimulai, gampang dikerjakan dan tak saling lempar antarinstitusi satu dgn institusi yang lain,” pungkas Jokowi.
