Kades di Sumenep Diduga Diminta Biayai Plesiran Camat Giligenting
SUMENEP, FaktualNews.co – Sejumlah warga, Kecamatan Giligenting, Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati, Kamis (10/1/2019).
Mereka menuntut Camat Giligenting segera dipindah tugaskan. Karena, diduga membebankan biaya kepada delapan Kepala Desa (Kades) program plesiran camat sebesar Rp 2 juta dengan dalih studi wisata.
Hal itu berawal dari program dadakan berwisata ke kota wisata Malang minggu lalu yang diprakarsai camat setempat dengan memboyong sanak keluarga. Dalam forum diskusi di ruang asisten pemerintahan Setkab Sumenep, terungkap bahwa masing masing Kades diminta membiayai program plesiran tersebut.
“Plesiran berkedok studi wisata sangat kami sayangkan, apalagi dananya dibebankan kepada para Kepala Desa, masing masing Rp 2 juta,” kata juru bicara aksi, Edi Susanto, Kamis (10/1/2019).
Bahkan, agenda studi wisata pun dinilai tidak serius, karena tanpa melibatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pengurus BUMDes, dan sejumlah pihak yang inten mengembangkan destinasi wisata pulau setempat.
“Kami saja tidak pernah diajak musyawarah, apalagi dilibatkan dalam agenda yang katanya ke Malang untuk studi wisata itu,” tutur mantan aktivis PMII Bangkalan yang saat ini menjabat ketua umum Pemuda Giat Wisata (PGW) pulau Giliraja ini.
Santo menilai, ada etika yang sengaja diabaikan oleh camat yang baru menjabat di pulau Giligenting ini, karena sejatinya apapun yang berkenaan dengan agenda memajukan daerah, harus melalui musyawarah baik di tingkat desa, Kecamatan, maupun Kabupaten. Sehingga segala sesuatunya perlu dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), tingkat Kecamatan maupun di Kabupaten itu sendiri.
“Kita kan ada Musrenbang, masuk enggak agenda studi wisata itu, jangan jangan cuma akal akalan camat saja untuk dapat berwisata gratis dengan membebankan biaya ke setiap desa,” tudingnya.
Bahkan yang membuat pihaknya sangat kecewa, dalam kegiatan tersebut Camat tidak melibatkan pihak-pihak terkait yang dinilai kompeten dalam pengembangan wisata, khususnya di daerah tersebut.
Sebaliknya, sambung Santo, yang diajak hanya orang-orang kepala desa. Bahkan beberapa masih anak-anak. Hal tersebut dinilai tidak singkron dengan tujuan awal kegiatan.
“Mestinya kami yang dilibatkan. Bukan kami ingin dianggap atau kami mau mendapat penghargaan dari Camat. Tapi aturan dan etika harus dipakai sebagai Camat. Karena Camat itu sebagai tumpuan kami selaku masyarakat Giligenting,” tambahnya.
“Intinya kami ingin Bupati mengganti Camat Giligenting. Kami ingin itu dilakukan secepatnya. Kalau aspirasi kami tidak ditindaklanjuti, kami akan datangi Kantor Kecamatan,” kata salah seorang massa aksi lainnya, Eko Wahyudi.
Terkait dengan tuntutan warga Kecamatan Giligenting, yang meminta Camat Kecamatan Giligenting agar diganti, Asisten Administrasi Umum Setkab Sumenep Mohammad Jakfar mengaku harus melaporkan aspirasi tersebut kepada Bupati.
“Saya tidak bisa mengambil keputusan, apa yang menjadi aspirasi warga Kecamatan Giligenting, akan kami sampaikan sepenuhnya kepada bapak Bupati,” terangnya.
Disinggung mengenai dugaan pungli uang Rp 2 juta yang diminta Camat kepada masing masing desa, Jakfar mengaku tidak bisa menjastifikasi terlalu dini.
“Kami tidak bisa menjastifikasi itu, Camat Giligenting ini dianggap kurang aspiratif, kurang berkomunikasi dengan para tokoh pemuda dan lainya, termasuk juga menggelar agenda studi bunding tanpa melibatkan pengurus BUMDes, Pokdarwis, sehingga pengembangan desa di kecamatan Giligenting diragukan, perlu kami sampaikan dulu kepada bupati,” tandasnya.
