FaktualNews.co

Dikukuhkan Bupati, FKDM Bertekad Tolak Money Politic di Jombang

Advertorial     Dibaca : 908 kali Penulis:
Dikukuhkan Bupati, FKDM Bertekad Tolak Money Politic di Jombang
FaktualNews.co/Mujilestari/
Bupati Mundjidah Wahab saat mengukuhkan FKDM

JOMBANG, FaktualNews.co – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), bertekad turut mesukseskan Pelaksanaan Pemilu 2019 ini. Hal ini akan diwujudkan dengan bertekad mengantisipasi adanya praktek money politic pada saat proses Pemilihan Presiden serta Pemilihan Legislatif, pada 17 April mendatang.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua FKDM, KH Mustain Hasan, usai mengikuti pengukuhan pengurus FKDM, di Pendopo Pemkab Jombang, Selasa (29/1/2019). Tekad ini akan diwujudkan dengan cara intens melakukan koordinasi dengan Forpimda, terlebih jika menemui adanya gejolak sekecil apapun.

Dia pun berharap masyarakat menjaga lingkungannya agar tetap kondusif. Selain itu, masyarakat juga diminta aktif melapor jika mendapati praktik kotor itu yang rawan terjadi saat pesta demokrasi rakyat berlangung.

“Kita harus waspada, jika ada gejolak sskecil apapun lapor, ada embrio sekecil apapun lapor, waspada jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mengacaukan jalannya Pemilu nanti,” ujarnya.

FKDM merupakan forum yang dibentuk Pemkab Jombang dibawah naungan Bakesbangpol Linmas Kabupaten Jombang. Anggotanya terdiri dari seluruh elemen masyarakat serta antar umat beragama dan diketuai oleh KH Mustain Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Kepuhdoko Kecamatan Tembelang.

Forum ini memiliki fungsi sebagai wadah invetarisir dan koordinir. Dalam kegiatan itu, Pengukuhan dipimpin langsung Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab dan disaksikan oleh seluruh Forpimda.

Sementara Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab berharap, dengan forum ini bisa meningkatkan kewaspasaan dilingkungan masyarakat. Bahkan, ketika ditingkat Desa muncul sesuatu gejolak, secepatnya bisa direspon dan dilaporkan kepada pihak berwajib sehingga kondusifitas akan tetap terjaga.

“Forum ini kan sudah lama ada, ini kan penyegaran kepengurusan, bukan untuk Pemilu saja sebenarnya, ini dibentuk oleh Kemendagri sejak 2008 lalu,” pungkasnya.

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Z Arivin