Bupati Bondowoso Salwa Arifin menerima penilaian SAKIP dari Menpan RB Syafruddin di Banjarmasin.
BONDOWOSO, FaktualNews.co – Rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemkab Bondowoso mendapat predikat BB. Hal ini merupakan raihan yang sangat membanggakan, mengingat dari Bondowoso masuk diantara 21 kabupaten/kota yang mendapat predikat BB. Sementara wilayah II ada 11 provinsi dan 150 kabupaten/kota.
Penghargaan SAKIP ini diterima Bupati Bondowoso Salwa Arifin dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin di Banjarmasin. Bupati berangkat berasma Wakil Bupati Irwan Bachtiar, Kepala Inspektora Wahjudi Triadmaji, Kepala Diskominfo Haeriyah Yuliati dan Kabag Organisasi Slamet Yantoko.
Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat mengatakan, bagi Bondowoso ini merupakan hal yang membanggakan. Sebab dari 11 provinsi dan 150 kabupaten/kota, Bondowoso masuk 21 diantaranya yang mendapat BB. Sebab masih ada 70 pemda yang mendapat B, 49 pemda yang mendapat CC dan 19 pemda yang mendapat C. “Bondowoso mendapat nilai 70 sampai 80, ini berkat kerja tim teman-teman yang ada di pemerintahan,” jelasnya Kamis (7/2/2019).
Dijelaskan, penerapan SAKIP ini dimulai sejak 2015. Seluruh pemerintah daerah harus menerapkan untuk menghemat anggaran negara. Dampak SAKIP terlihat dari APBD yang penggunaannya sesuai dengan tujuan. “Berbasis kebutuhan. Dengan adanya SAKIP ada efisiensi. Sehingga ada uang efisiensi yang bisa diperuntukkan pada bidang lain,” terangnya.
Penghargaan SAKIP dengan predikat BB ini merupakan reward yang diberikan pemerintah pusat untuk masyarakat Bondowoso. SAKIP ini merupakan penilaian tentang kinerja. Yang outputnya apakah anggaran yang dialokasikan itu berdampak pada masyarakat atau tidak. Dan penilaian pemerintah pusat sangat bagus.
Sementara Kabag Organisasi Pemkab Bondowoso, Slamet Yantoko mengatakan, nilai SAKIP BB adalah sebuah kebanggaan. Selama ini sistem penerapannya, perencanaan dilakukan Bappeda, pengawasan dilakukan inspektorat dan pelaporan dilakukan bagian organisasi. Edukasi tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), dilakukan terus-menerus sehingga setipa OPD terselesaikan dengan baik. “Jika tahun sebelumnya menggunakan e-Planning dan e-Budgeting, tahun ini pemda akan menerapkan e-SAKIP integrated,” jelasnya.(Wahyudi).
