Hearing antara Komisi A DPRD Jombang, Honorer K2 dan BKDPP terkait rekrutmen PPPK
JOMBANG, FaktualNews.co – Para pegawai honorer K2 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kini bisa bernafas lega. Menyusul adanya kesempatan mereka untuk mengikuti seleksi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2019 ini.
Kendati sebelumnya, Pemkab Jombang melalui Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) sebelumnya menyatakan tidak ada membuka rekrutmen PPPK. Alasannya karena terbentur anggaran. Hingga akhirnya, BKDPP Jombang pun mendapatkan protes dari ratusan honorer K2.
Namun, setelah digelar hearing antara Komisi A DPRD Jombang, perwakilan honorer K2 dan BKDPP Jombang, di ruang rapat Komisi A, dinyatakan bahwa rekrutmen PPPK akan dibuka Pemkab Jombang tahun 2019 ini.
Ketua Komisi A DPRD Jombang, Cakup Ismono mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan tim Banggar untuk menggarkan kebutuhan gaji tenaga PPPK sesuai dengan jumlah formasi yang dibuka, yakni 474 posisi. Menurutnya, gaji tenaga PPPK ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus segera dianggarkan dan tidak bisa ditolak.
“Karena kalau dari APBD murni kan sudah terlewat Nanti pada 22 Februari ini kami akan bertemu dengan tim angaran untuk membahas anggaran 2020, karena ada kebutuhan mendesak ini maka pembahasannya akan dipercepat,” ujar Cakup, Jumat (15/2/2019).
Sementara Kepala BKDPP Jombang, Senen, mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan koordiansi dengan Pemerintah Pusat, baik soal penganggaran maupun regulasinya. Sehingga setelah melalui beberapa proses koordinasi ini, pendaftaran tenaga PPPK untuk tahap satu yang diambil khusus dari honorer K2 bisa dilakukan tahun ini.
Sedangkan formasi yang dibutuhkan sebanyak 474 dari tiga komponen,diantaranya tenaga kesehatan, tenaga pendidikan dan petugas PPL pertanian. Jumlah tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 22 milyar untuk asumsi gaji maupun tunjangan selama 14 bulan.
“Kami sudah koordinasi dengan BKN dan Kemmenpan RB pada prinsipnya beberapa tahapan rekrutmen PPPK untuk tahun 2019 tetap dibuka. Sesuai dengan kebijakan terbaru amanat PP 49 tahun 2019 adsla dua tahapan, yang kedua nanti tahap umum namun kami belum tahu kuotanya berapa,” tutur Senen.
Terpisah, Koordinator honorer K2 Jombang, Ipung Kurniawan, dari sebanyak 875 jumlah tenaga honorer K2 di Jombang, sejauh ini baru sekitar 62 orang yang telah lulus mengikuti tes. Ipung mengaku akan terus berupaya dan melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB untuk memperjuangkan sekitar 400 an tenanga honorer K2 yang tahun ini belum terakomodir dalam perekrutan PPPK ini.
Ratusan tenaga honorer K2 ini sebelumnya berunjukrasa di Kantor BKDPP Jombang. Ini lantaran Pemkab setempat tahun ini memutuskan tidak membuka pengadaan atau seleksi PPPK tahap satu untuk tenaga honorer K2 karena keterbatasan anggaran untuk membayar beban gaji mereka. Para tenaga honorer ini meminta agar seleksi ini tetap dibuka sesuai regulasi yang ada.
Sementara, pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seleksi dibuka sejak tanggal 10 Februari lalu dan bakal ditutup pada Sabtu 16 Februari 2019 besok.
