Hoax, Pembangunan Infrastruktur Pakai Dana BPJS
JAKARTA, FaktualNews.co – Kabar adanya penggunaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk pembangunan infrastruktur di era pada era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla dibantah tegas anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni.
Ia memastikan informasi tersebut adalah sesat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah menggunakan dana APBN. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menggunakan dana yang berasal dari kerja sama dengan investor asing serta utang luar negeri.
“Informasi itu sesat alias hoaks,” kata Sahroni, Kamis (28/2/2019).
Mantan anggota Komisi XI ini menuturkan, pemerintah telah membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km. Tak hanya infrastruktur jalan, pembangunan jalur kereta api juga digarap sepanjang 3.258 km di Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan.
Di sektor udara, pemerintah juga membangun 15 bandara baru dan pengadaan 20 pesawat perintis. Demikian hal nya di sektor laut, pemerintah membangun 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis, serta pengadaan kapal ternak dan 500 unit kapal rakyat.
“Ini semua tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Seluruh rakyat merasakan pembangunan, tidak lagi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa,” kata Sahroni.
Ditambahkannya, untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur tersebut pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menggelontorkan dana sebesar Rp4.700 triliun.
Lantas dari mana dana sebesar itu diperoleh? Sahroni merinci sumber pembiayaan diperoleh dari APBN, pengampunan pajak (tax amnesty), kerja sama dengan investor asing, dan utang luar negeri.
“Kontribusi dari APBN sebanyak 41,3% atau sebesar Rp1.941 triliun. Kemudian BUMN sebesar 22% atau Rp1.034 triliun, dan kon tribusi swasta sebesar 36,7% atau senilai Rp1.725 triliun. Jadi, nggak ada dana BPJS yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Sahroni mengingatkan masyarakat untuk cerdas dan bijak mencerna informasi dari sosial media yang kerap dipertanyakan validitasnya.
“Sering kali informasi di medsos itu bertujuan memecah belah kita untuk kepentingan politik sesaat. Mari Bapak dan Ibu kita bijak mencerna informasi,” pungkasnya.
Dia mengingatkan masyarakat berkoordinasi dengan perangkat RT atau RW untuk mencari solusi atas tersend atnya pelayanan kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak jalan, KJP, BPJS, dan ragam persoalan lainnya.
