Terkait Program KotaTanpa Kumuh, Plt Bupati Trenggalek, Resmikan Kegiatan BDI
TRENGGALEK, FaktualNews.co – Kegiatan Bantuan Dana Investasi (BDI) dan Perubahan APBD 2018 resmi dibuka oleh Wakil Bupati yang sekaligus menjabat sebagai Plt Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin, Jum.at (1/3/2019).
Program tersebut merupakan program Pemerintah Pusat, terkait pelaksanaan kegiatan kota tanpa kumuh. Sementara di Trenggalek sendiri, ada sebanyak delapan desa dari empat kecamatan yang telah mendapatkan SK Bupati.
“Kegiatan ini merupakan program pemerintah yakni Kota Tanpa Kumuh. Dimana Pemerintah Pusat memberikan Bantuan Dana Investasi (BDI) kepada daerah yang telah mendapatkan SK Bupati. Dengan telah ditetapkannya sebagai tempat atau kota kumuh dan itu semua telah di intervensi,” ucap Arifin, usai acara peresmian.
Disampaikan pula oleh Gus Ipin, panggilan akrabnya, pelaksanaannya nanti tidak hanya tergantung dari anggaran Pemerintah Pusat saja. Namun juga ada pendampingan dari dana APBD yang disinergikan. Kemudian masyarakat melakukan gotong royong mulai dari perencanaan titik yang harus di bangun.
“Dengan jumlah di wilayah Trenggalek sendiri ada delapan titik dari empat kecamatan, seperti di Desa Ngares, Kelurahan Tamanan dan Kelurahan Kelutan yang telah mendapatkan SK Bupati,” terangnya.
Menurut Arifin, dari kategorinya, ada parameter indikator Desa Kumuh yakni, belum adanya sanitasi yang baik, lingkungan yang sehat, rumahnya dan insfrastruktur. Karena harapannya dari insfrastruktur bisa mendapatkan peningkatan ekonomi. Dengan target RPJP pusat pada tahun 2019 ini bisa selesai.
“Karena juga masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai, dengan masih adanya 21 Desa di tahun ini diharapkan sudah dinyatakan ODF. Jadi dari 21 Desa yang masih buang air sembarangan tahun ini bisa terintervensi semua artinya pada tahun 2019 berarti telah melakukan sanitasi dengan baik,” tuturnya.
Arifin menambahkan, setelah sanitasi selesai tinggal air bersih yang di rencanakan, dengan bekerjasama PAM atau bikin Bumdes PAM untuk mengaliri air ke masyarakat khususnya daerah kekeringan. Serta memberikan bantuan tandon atau pipanisasi. Dengan target akan terlaksana tahun 2019, atau paling lambat pada masa pemerintahan kami pada tahun 2020-2021.
