100 Hari Kerja Pasangan Badrut-Raja’e, Rakyat Pamekasan Menunggu Realisasi Janji Kampanye

PAMEKASAN. FaktualNews.co – Bupati  Pamekasan Badrut Taman dan Wakil Bupati Pamekasan Raja’e sudah selama 100 hari kerja pasca dilantik oleh Gubernur Jatim,  Soekarwo, pada Senin (24/9/2018) lalu,  di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Dalam 100 hari menjabat sebagai bupati Pamekasan, Badrut Tamam bersama wakilnya Raja’e getol meluncurkan berbagai program. Namun, program yang diklaim sebagai cerminan fondasi pembangunan Pamekasan lima tahun ke depan itu tidak lebih dari sebatas seremonial.

Pasalnya, tidak sedikit program-program unggulan pasangan yang mengangkat koalisi perpaduan selatan dan utara pada pilkada Pamekasan tersebut baru sebatas peluncuran atau launching. Meski begitu, sederet program kerja yang telah diluncurkannya itu bukanlah ukuran keberhasilan atas kinerjanya.

Salah satu gebrakan Bupati Pamekasan sudah membuat Mall Pelayanan Publik (MPP). Tempat yang diperuntukkan sebagai wadah untuk mempermudah bagi masyarkat Pamekasan dalam mengurus dan membuat segala administrasi.

Namun, didalam prakteknya, cita-cita yang diimpikan oleh mantan DPRD Jatim itu tidak berjalan mulus. Karena itu, tidak sedikit ditemukan keluhan dari masyarakat Pamekasan. Misalnya antrean panjang dalam pengurusan KTP, seringnya mati lampu, hingga tidak tersedianya kamar mandi.

Demikian itu, menjadi PR besar dan evaluasi kedepaannya. Apalagi MPP sudah mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Salah satu warga Pamekasan, Lutfi mengatakan bahwa apa yang yang sudah dilakukan pemerintah tidak cukup sebatas peluncuran, tetapi pengawasan dan evaluasi semestinya selalu dilakukan. Termasuk penyedian pelayan dan nomer antrian di administrasi kependudukan.

“Pengawasan dan penyedian karyawan harus betul-betul dijalankankan. Sehingga masyarakat yang datang mendapatkan pelayanan yang baik,” kata warga Poto’an Laok, Palengaan itu.

Kedua gebrakan yang juga dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Branding Batik terhadap mobil Dinas (Modin), sebanyak 90 mobil dinas di lingkungan Pemkab Pamekasan dibaranding batik Segar Jakad sehingga juga mampu mendapatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Branding batik terhadap mobil dinas itu bukan hal yang pertama di kabupaten berslogan Gerbang Salam. sebab, jauh sebelum pamekasan melakukan itu, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan Branding Batik di mobil dinas pada tahun 2012 dengan slogan “The World‘s City Of Batik”.

“Branding batik bukan hal yang pertama di Indonesia. Kota Pekalongan sudah memulai lima tahun silam,” ungkap Faisal pemuda pecinta batik asal Desa klampar, Pamekasan.

Pada pertengahan kepemimpinannya tepat pada hari Selasa (1/1/2019). Badrut Tamam bersama Orgaisasi Masyarakat (Ormas) memutuskan untuk menutup lima Cafe dan tempat hiburan. Tindakan itu berdasarkan pada  Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/554/432.013/2018, tanggal 28 Desember 2018).

Kelima kafe dan tempat hiburan itu, meliputi hotel dan restoran Putri, Kafe Pujasera, Kafe & Resto King Man, Kafe Kampung Q-ta dan Karaoke Dapur Desa. Namu, penutupanan itu tidak lebih dari sekedar seremonial belaka.

Penyebabnya berdasarkan fakta di lapangan masih ada tempat karaoke yang beroperasi. Momen itu hanya menunggu ketegasan dan Pemkab Pamekasan dan Satpol PP setempat. “Nyatanya masih ada tempat karaoke yang buka, tinggal menunggu tindakan pamerintah saja,” Kata Faisal

Selain itu, pada masa kampanye dulu, Badrut dan pasangannnya Raja’e dalam janji politiknya banyak menjanjikan berbagai program. Diantaranya suntikan dana pembangunan untuk satu desa sebesar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar,

Menciptakan program 10 ribu pengusaha baru, Memberikan intensif terhadap para kiai langgar dan guru ngaji hingga pada pemberian insentif terhadap para pemuda dan mahasiswa yang tulisannya terbit di media massa.

Pemberian penghargaan atau reward terhadap pemuda yang gemar menulis menjadi pertanyaan besar bagi Bupati Pamekasan. Sebab, berdasarkan catatan, ada pemuda Pamekasan yang sudah menyetor hasil karyanya yang terbit di sebuah media nasional hingga saat ini belum juga mendapat panggilan. Padahal, tulisan itu sudah di setor satu bulan yang lalu dan sudah mendapat bukti surat terima dari petugas Pemkab Pamekasan.

“Hingga sekarang belum ada informasi lanjutan. Padahal saya setor awal bulan Ferbruari lalu,” kata Rojul Mahasiswa IAI AL-Khairat itu.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mendapat penolakan dari DPRD setempatnya. Penyebabnya data yang digunakan dalam RPJMD masih data tahun 2016. Bahkan, ada penyajian data tahun 2014.

“Seharusnya data yang disajikan data terbaru karena hasil RPJMD akan digunakan selama lima tahun ke depan dalam pemerintahan Pamekasan,” katanya, Jum’at (22/2/2019) lalu.

Namun meski demikian, masyarakat Pamekasan menaruh harapan besar untuk bupati yang masih muda dengan semangat muda pula. Sebab, kemajuan dan perkembangan Pamekasan melekat pada diri Badrut Tamam dan Raja’e.

Perjalanann kepemimpinnya masih panjang lima tahun kedepan. Sehingga mampu menuntaskan janji politiknya dan membuat Pamekasan hebat sebagaimana yang menjadi slogannya.