Ilustrasi.
MOJOKERTO, FaktualNews.co – Semenjak tidak dijadikan Ujian Nasional (UN) sebagai syarat kelulusan siswa oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), membuat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Mojokerto, kebingungan.
Hal ini ditengarai berkurangnya keseriusan para siswa dalam mengerjakan soal UN (Ujian Nasional) yang kini berubah nama menjadi UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer).
“Akibat kebijakan ini, siswa jadi tidak serius mengerjakan. Padahal pemerintah ingin mengukur tingkat ketercapaian proses belajar mengajar melalui ujian ini. Jika kebijakan soal UNBK tak segera diputuskan bakal terus menjadi polemik,” ungkap Sumariyono, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Cabang Mojokerto. Jum’at (15/04/2019).
Menurutnya, semenjak tidak di jadikannya UNBK sebagai persyaratan kelulusan berdampak pada nilai para siswa siswi menurun. Sebab seakan akan meraka tak ada lagi beban yang mendalam terkait meraih nilai tinggi.
Sumariyono menambahkan, pada tahun kemarin misalnya, nilai UNBK siswa SMA dan SMK mengalami penurunan. Penururnan nilai UNBK yang signifikan terjadi di SMK.
“Untuk presentasenya penurunan nilai yang mengetahui pasti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, yang menjadi faktor turunnya nilai siswa yakni soal analitik HOTS (Higher Order Thinking Skills),” imbuhnya.
Untuk mengantisipasi penurunan nilai UNBK tahun ini, lanjut Mariyono, pihaknya telah mengimbau ke sekolah-sekolah. Selain itu pihaknya juga menggelar workshop dan seminar terkait HOTS. “Kami menggelar seminar agar para siswa lebih siap dalam menghadapi soal HOTS,” ucapnya
Ditambahkan, pada tahun ini Kemendikbud masih belum memutuskan apakah UNBK masih tidak menjadi syarat kelulusan atau diubah kembali menjadi syarat kelulusan. Namun, wacananya tahun ini kebijakan itu diubah, UNBK menjadi syarat kelulusan.
Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga berencana untuk menjadikan nilai UNBK menjadi syarat masuk perguruan tinggi.
“Nilai tertentu dari UNBK menjadi acuan agar bisa masuk perguruan tinggi yang diinginkan. Mungkin kebijakan ini bisa memacu siswa agar mendapat nilai tinggi. Tapi ini masih rencana,” tegasnya.
