Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya.
SURABAYA, FaktualNews.co – Pemilu 2019 tinggal beberapa pekan kedepan. Sejumlah pihak terus berupaya menyiapkan segala kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut agar berjalan aman dan lancar. Termasuk kebutuhan listrik.
Gubernur Jawa Timur, Khofiffah Indar Parawansa pun berharap ketersediaan arus listrik tetap ada ketika Pemilu 2019 digelar. Oleh karena itu, PLN harus menyediakan genset untuk menunjang listrik di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebagai langkah antisipasi jika terjadi mati lampu.
“PLN pastikan tidak ada mati lampu, pastikan genset tersedia sehingga kita perlu melakukan kesiapsiagaan berapa sebetulnya kapasitas genset yang dibutuhkan masing-masing TPS,” ujar Khofifah Indar Parawansa di Lapangan Makodam V Brawijaya, Selasa (18/3/2019).
Bukan cuma listrik, ukuran TPS kata Khofifah harus memadai. Karena Pemilu 2019 jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan Pilgub Jatim lalu yang lebih sederhana. Hal itu disebabkan, jumlah peserta Pemilu 2019 lebih banyak dibanding Pilgub Jatim lalu.
“Karena jumlah saksi dalam saja kalau ngirim satu-satu itu sudah berapa. Belum saksi luar tentu akan banyak orang di lingkaran TPS itu,” lanjutnya.
Terakhir kata dia ialah soal pengamanan. Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur tersebut mengajak seluruh masyarakat bersama-sama dengan TNI dan Polri menjaga ketertiban serta keamanan pelaksanaan Pemilu 2019. Ia menamakan sistem pengamanan bahu membahu tersebut sebagai pengamanan semesta.
Aparat keamanan bersama masyarakat juga diminta fokus ke beberapa titik yang dianggap rawan pelanggaran, “Di TPS itu sangat sensitif, lalu perjalanan dari TPS ke kantor desa. Karena kan dia (hasil suara) akan transit di desa meski beberapa jam. Kemudian di PPK,” pungkasnya.
Pemilu serentak digelar pada hari Rabu, 17 April 2019 mendatang. Dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut, ada beberapa pemilihan. Yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif tingkat DPR, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten maupun kota, serta pemilihan DPD.
