Mahfud MD Tanggapi “Ocehan” Romahurmuziy
SURABAYA, FaktualNews.co – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD kembali menanggapi pernyataan mantan Ketum PPP, Romahurmuziy yang menyebut Kiai Asep Saifudin Halim dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa soal rekomendasi penempatan pejabat di Kemenag Kanwil Jatim.
Lewat akun Twitter pribadinya Mahfud MD menanggapi pernyataan Romahurmuziy tersebut.
Hal itu berawal dari seorang pengguna Twitter melontarkan pertanyaan kepada Mahfud MD seraya menyertakan link artikel terkait pernyataan Romahurmuziy yang menyebut nama Khofifah.
“Rommy akhirnya kan pakai strategi “klo gmw sya bongkar, selamatkanlah sya”, Maka bekerjalah yg namanya kekuasaan. Politikus…
Begitu bkn pak @mohmahfudmd ?” tulis seorang pengguna Twitter.
Menurut Mahfud MD, rekomendasi Khofifah dan Kyai Asep Saifudin Halim adalah hal yang biasa.
Mahfud MD pun mencotohkan dirinya yang juga sempat merekomendasikan orang untuk mempertimbangkan penempatan orang.
“Merekomendasi orng tak selalu ada korupsinya. Sy jg pernah merekomendasi atau menerima rekomendasi utk mempertimbangkan penempatan orang. Itu boleh sj. Tinggallah, ada korupsinya atau tdk. Mnrt sy Khofifah dan K. Asep merekom biasa sj. @KPK_RI tahu cara memilah, takkan sembrono,” tulis Mahfud MD, Sabtu (23/3/2019).
Lantas jawaban Mahfud MD itu mendapat tanggapan dari pengguna Twitter lainnya.
“Tetapi kenapa rekomendasinya ke romi pak, romi punya wewenang soal yg direkomendasikan?” tanya pengguna Twitter kepada Mahfud MD.
Menurut Mahfud MD, hal tersebut perlu ditelusuri dan dibedah KPK.
Mahfud MD mempertanyakan posisi Ketua Umum Partai yang terkesan begitu penting hingga orang dapat menerima aspirasi.
“Nah, itu yang perlu ditelisik. Itu yg perlu dibedah oleh KPK, mengapa posisi Ketua Partai jd begitu penting shg orng bs merekom kpd dia, bkn kpd menteri. Percayalah, itu yg nanti akan dijadikan dalil oleh @KPK_RI di Pengadilan,”tulis Mahfud MD.
Mahfud MD Bongkar Peran Romahurmuziy
Mahfud MD membongkar peranan Romahurmuziy dalam dugaan skema pemenangan Partai PPP di jaringan Kementerian Agama (Kemenag).
Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One, pada Selasa (19/3/2019).
Mahfud MD mengaku berani mengatakan hal tersebut karena saksi yang menceritakan permasalahan itu kepadanya berani bersaksi.
Awalnya Mahfud MD mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) Romahurmuziy oleh KPK merupakan pintu masuk untuk membenahi Kemenag.
Mahfud MD mengatakan Kemenag adalah kementerian yang awal pembentukannya hasil perjuangan para ulama dan tokoh agama.
Apabila seseorang yang berada di lingkungan Kemenag berkhianat maka akan celaka.
“Bahwa KPK melakukan OTT saya kira itu pintu masuk untuk merobak semuanya,” ucap Mahfud MD dikutip TribunJakarta.com dari TV One pada Rabu (20/3/2019).
“Kementerian agama itu merupakan hasil perjuangan para ulama, para tokoh-tokoh Islam,”
“Kalau dikhianati akan kualat ya dan itu selalu terbukti,” tambahnya.
Sebelumnya, Romahurmuziy menyebut bahwa dirinya hanya meneruskan aspirasi soal siapa yang akan mengisi sebagai Kakanwi Kemenag Jawa Timur.
“Saya hanya meneruskan rekomendasi dari orang-orang berkompeten. Sebagai anggota DPR dan ketua umum partai, saya mendapatkan nama-nama dari tokoh mayarakat,” kata Romi seperti dilansir dari Tribunnews.
Romahurmuziy lantas mencontohkan nama Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanudin.
Haris Hasanudin, kata Romahurmuziy, merupakan hasil dari rekomendasi ulama setempat, yakni Kyai Asep Saifudin Halim dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Romahurmuziy mengungkapkan, Khofifah Indar Parawansa sempat memberikan nama Haris Hasanudin karena sudah mengenalnya terlebih dahulu dengan kinerja yang baik.
Serta, dapat melakukan sinergitas kepada pemerintah daerah Jawa Timur.
“Dia bilang ‘Mas Rommy, percayalah sama Haris karena Haris ini memiliki kinerja yang sangat bagus’. Sebagai gubernur terpilih saat itu, beliau mengatakan sangat percaya dengan kerjanya dan memiliki sinergi dengan pemprov itu akan lebih baik,” ungkap Romahurmuziy.
Kendati demikian, meski dirinya melakukan rekomendasi terhadap panitia seleksi, dia membantah melakukan intervensi.
Baginya, tidak mungkin mengintervensi orang-orang yang terdiri dari guru besar dari universitas Islam di seluruh Indonesia.
“Kalau misalnya, meneruskan aspirasi itu dosa, nah terus, kita mengetahui kondite seseorang dari siapa? tapi, itu kan tidak menghilangkan proses seleksinya,” imbuhnya.
