Tuntut Kesejahteraan, Guru Honorer di Blitar Kembali Luruk DPRD
BLITAR, FaktualNews.co – Nasib guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Blitar masih belum jelas. Merekapun kembali mengadukan nasib GTT/PTT ke DPRD Kabupaten Blitar pada Selasa (26/3/2019).
Dalam pertemuan itu, perwakilan GTT/PTT ditemui Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto, Wakil DPRD Sugianto, perwakilan Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Blitar, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.
Ketua PGRI Kabupaten Blitar, Muntohar yang mewakili para guru GTT PTT K2 mengatakan jika saat ini kondisi para guru honorer k2 belum mendapat gaji yang sesuai serta tak mendapat tunjangan apapun dari pemerintah. Jumlahnya mencapai 4 ribu guru honorer.
“Banyak guru yang mengabdi selama bertahun-tahun mengajar para siswa tak mendapat gaji yang sesuai. Saat ini para guru honorer gajinya hanya diambilkan 15 persen dari dana bos,” ungkapnya.
Munthohar menjelaskan gaji para guru ini besarannya tergantung dari banyaknya murid di sekolah. Belum lagi kalau guru honorer di sekolah ini jumlahnya banyak, maka gaji kembali dibagi sama rata.
“Jadi kisarannya kalau sekolahnya banyak gajinya Rp 300 ribu perbulan. Kalau muridnya sedikit hanya Rp 100 ribu perbulan. Bisa dibayangkan mereka ini sudah berkeluarga karena usianya rata-rata 35 tahun keatas, lalu bagaimana mereka menghidupi keluarga,” jelasnya.
Lebih lanjut para guru menyampaikan ke dewan agar mereka diberi penghargaan oleh pemerintah. Dengan diberikan status yang sesuai dari pemerintah daerah dengan cara penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati mengakui para guru GTT/PTT sebagai pegawai daerah.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto, mendukung perjuangan para guru ini untuk mendapat penghargaan atas pengabdian mengajar bertahun-tahun ini.
“Karena ini bukan hanya pengabdian tapi ini sudah kemanusiaan. Kita merasakan nasib mereka yang sudah mengabdi sudah lama tapi statusnya tanda tanya padahal pemerintah daerah membutuhkan,” ujarnya.
Suwito mengatakan kalau DPRD akan melakukan pendampingan mempertemukan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Sehingga ada titik temu dalam menyelesaikan permasalahan terhadap guru yang kini tetap dipekerjakan dengan gaji tak sesuai.
“Jadi kita besok akan bertemu dengan Pemkab Blitar untuk membantu para guru kita ini. Sebab nyatanya mereka ini tetap bekerja namun belum mendapat pengakuan yakni SK bupati tadi,” pungkasnya.
