Ilustrasi
LAMONGAN, FaktualNews.co – Untuk memverifikasi dan validasi data kemiskinan di Kabupaten Lamongan, Pemerintah Daerah setempat akan menggelontorkan dana sebesar Rp 3,5 miliar.
“Jika nanti hasil yang didapat ternyata lebih besar dari 13,8 persen, tidak apa-apa. Asal nyata dan benar sehingga kedepannya program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lamongan tepat sasaran,” kata Bupati Lamongan, Fadeli, usai peresmian gedung Badan Pusat Statistik (BPS), Jumat (5/4/2019).
Angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan menurut BPS memang masih ada pada angka 13,8 persen. Hal tersebut membuat Bupati Fadeli bergerak untuk mendapatkan keakuratan data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lamongan.
Karena menurut Fadeli, data jumlah penduduk miskin di Lamongan yang akurat akan menjadi landasan program pengentasan kemiskinan di Lamongan.
“Data adalah landasan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program pembangunan. Dengan data yang akurat maka pelaksanaan program pembangunan akan tepat sasaran,” katanya menambahkan.
Menurutnya, Pemkab Kabupaten Lamongan selama ini telah menggunakan data dari BPS sebagai dasar perencanaan program pembangunan.
Bahkan di tahun ini Pemkab Kabupaten Lamongan melalui Dinas Sosial akan bekerjasama dengan BPS Lamongan untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Lamongan.
Sementara Sekretaris Utama BPS RI, Adi Laksmono sangat mengapresiasi apa yang akan dilakukan oleh Pemkab Lamongan.
“Bupati Fadeli sangat memperhatikan data. Dan memang hal tersebut sangatlah penting. Saya juga memerintahkan kepada BPS Lamongan agar selalu memberikan data terbaru kepada Bupati Fadeli dan Kepala Bappeda. Karena disanalah data tersebut akan dijadikan pedoman dan dasar perencanaan pembangunan di Lamongan,” ungkap Adi Laksmono.
