LKPJ Bupati Minim Data, Dewan Trenggalek Minta Eksekutif Belajar

TRENGGALEK, FaktualNews.co – Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang disampaikan Bupati Trenggalek, Jawa Timur tahun 2018, ternyata masih sangat kurang dalam menyajikan data.

Belum siapnya penyajian data tersebut, karena Badan pusat statistik belum mengeluarkannya. Padahal pada Bappeda juga ada Litbang tersendiri untuk bisa menyajikan data tersebut.

Masih belum siapnya penyajian data dari eksekutif tersebut, diketahui ketika DPRD menggelar Rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Trenggalek dalam rangka membahas LKPJ Bupati tahun 2018, Kamis (11/4/2019).

Sukarodin Ketua Pansus LKPJ menjelaskan, ada poin sangat penting dari pembahasan LKPJ yang disampaikan Bupati. Ternyata LKPJ tersebut masih kurang dalam penyajian data, bahkan beberapa data yang belum tersajikan.

Bahkan data tersebut hanya tersaji sampai pada tahun 2017, padahal LKPJ kali ini bicara di tahun 2018, maka dari itu tadi DPRD meminta eksekutif untuk menyediakan data pendukung tersebut.

“Belum tersajinya data tersebut disampaikan oleh eksekutif, bahwa data dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum ada. Dari permasalahan tersebut maka DPRD meminta hal tersebut jangan sampai terulang kembali. Karena ini terjadi bahkan setiap tahunnya,” ucap Sukarodin.

Dalam hal penyajian data, Sukarodin menegaskan, Bappeda sendiri mempunyai Litbang, berdayakan saja Litbang tersebut. Karena selain menunggu dari BPS juga ada contoh yang sangat bagus yakni dari LKPJ Provinsi Jawa Timur, meskipun tidak didukung data dari BPS, namun LKPJ tersebut mampu menyajikan data.

“Jadi dalam pembahasan tersebut ada beberapa data yang belum tersaji seperti data laju pertumbuhan ekonomi hanya sampai tahun 2017, PDRB juga hanya sampai tahun 2017. Kemudian data kantong kemiskinan juga belum tersaji dan juga tentang silva,” pungkasnya