Sukarodin Ketua Pansus LKPJ DPRD Trenggalek
TRENGGALEK, FaktualNews.co – Tidak mampu menyajikan data LPKJ Bupati tahun 2018, DPRD Trenggalek, Jawa Timur minta Litbang Bappeda dibubarkan.
Ketidak puasan DPRD, buntut tidak mampunya Pemkab Trenggalek menyajikan data dalam LKPJ Bupati tahun 2018. “Berarti mereka tidak mau bekerja sehingga tidak berjalan,” kata Sukarodin Ketua Pansus LKPJ DPRD Trenggalek.
Untuk mencari solusi permasalahan penyajian data tersebut, Pansus LKPJ melaksanakan studi banding ke Jakarta. Karena kita dengar bahwa penyajian datanya meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) belum menyajikan, namun dalam LKPJ sudah mampu menyajikan data-data yang diambil dari Litbang Bappeda di sana.
“Jadi intinya ke Jakarta tersebut kami ingin menimba ilmu dari Jakarta,” ucapnya, Jumat (12/4/2019).
Sukarodin juga menjelaskan, jika di daerah lain saja bisa, kenapa Trenggalek selalu tidak bisa. Jadi dengan adanya menimba ilmu tersebut dalam melakukan studibanding dari Jakarta, maka bisa disimpulkan bahwa solusinya pengolahan data yang terjadi di Jakarta sama persis seperti di Provinsi Jawa Timur.
“Metodenya Balitbangnya Bappeda itu bekerjasama secara person dengan orang BPS, dari situ bisa diambil metodenya. Sehingga ketika metodenya ilmunya sama, jika selanjunya disimpulkan pasti hasilnya mesti sama. Dari situ sehingga mereka mampu dalam menyajikan data dalam rangka LKPJ dengan data yang baik, intinya karena Litbang Bappedanya jalan,” terangnya.
Sedangkan di Trenggalek, lanjut Sukarodin, Bappeda Litbang sendiri tidak jalan, dengan bukti masih tergantung dengan BPS. Maka jika BPS belum ada data, maka dalam LKPJ tidak akan mampu menyajikan data. Alhasil setiap tahun LKPJ di Trenggalek pasti seperrti itu, tidak mampu menyajikan data dengan baik.
Sukarodin juga menyampaikan, dari permasalahan tersebut sampai-sampai anggota Pansus tadi ada yang bilang bubarkan saja itu jika tidak jalan dan tidak mau kerja. Sebab seharusnya dalam pembahasan kemarin data harus sudah tersaji semua, namun setelah ditanya jawabannya juga masih belum jelas.
“Jadi alasan anggota Pansus untuk membubarkan Litbang Bappeda karena tidak jalan, mereka tidak bekerja sama sekali. Maka seluruh anggota Pansus merekomendasikan untuk melakukan rekomendasi terhadap Litbang Bappeda. Jangan sampai kedepan ini terulang lagi, karena hanya tergantung pada BPS saja,” pungkasnya.
