Serukan Rekonsiliasi, Muhammadiyah Siap Jadi Mediatornya
YOGYAKARTA, FaktualNews.co – Pasca Pemilu 2019, PP Muhammadiyah menyerukan rekonsiliasi nasional. Tak cuma memberikan seruan moral, ormas berpengaruh yang sejak awal menyatakan diri netral dari politik praktis ini juga menawarkan diri menjadi mediator.
Seruan itu pertama kali disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti. Dia menyerukan setelah pemilu masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
“Pemilu memang sangat penting, tetapi persatuan bangsa jauh lebih penting. Sekarang saatnya melakukan rekonsiliasi dan merajut kembali kerukunan bangsa,” ujarnya.
Mu’ti mengatakan meski hitung cepat sudah ada hasilnya, namun itu bukan hasil resmi Pemilu. Untuk itu, pendukung kedua kubu diharapkan bersabar menunggu hasil resmi dari KPU.
“Kepada semua pihak, khususnya timses kedua pasangan capres-cawapres agar dapat bersabar menunggu hasil pemilihan dan pengumuman resmi oleh KPU,” ungkapnya.
Seruan rekonsiliasi itu kemudian juga ditegaskan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. Bukan sekedar membuat seruan, bahkan Muhammadiyah siap menjadi mediator demi terciptanya iklim politik yang kondusif pasca pehelatan Pemilu.
“Kami insya Allah juga akan melakukan langkah-langkah serupa untuk menjadi mediator (rekonsiliasi). Atau pun juga kita menyelenggarakan acara-acara yang bisa mengarah kepada rekonsoliasi dalam arti yang luas,” ucap Haedar Nashir dalam konferensi di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (18/4/2019) kemarin.
Haedar menduga situasi bangsa yang saat ini memanas disebabkan karena efek proses Pemilu yang lama. Oleh karenanya, masyarakat terkotak-kotak dengan pilihannya masing-masing, sehingga seakan-akan tampak kondisi bangsa sedang terbelah.
“Jadi insya Allah kami akan mengajak semua komponen bangsa, elite dan kekuatan nasional (untuk melakukan rekonsiliasi nasional). Termasuk kami percaya juga bahwa para kontestan pemilu itu akan melakukan rekonsoliasi nasional yang alamiah,” tuturnya.
Menyadari adanya potensi sengketa Pemilu, Muhammadiyah menyarankan agar pihak yang keberatan menyelesakan persoalan itu melalui jalur hukum. Saran itu disampaikan terkait adanya seruan people power oleh sejumlah elite politik.
“PP Muhammadiyah secara jelas menyampaikan kita harus menghormati pilihan rakyat (di pemilu 2019),” jelas Haedar.
“PP Muhammadiyah menyampaikan ketika ada hal-hal yang dianggap masalah atau persoalan persengketaan Pemilu, maka satu-satunya jalur yang harus ditempuh adalah langkah hukum (sesuai konstitusi),” lanjutnya.
Oleh karenanya, Haedar meminta elite politik tak memobilisasi massa untuk menentang hasil Pemilu 2019. Dari pada memobilisasi massa, ia menyarankan berbagai sengketa Pemilu diselesaikan lewat jalur hukum.
“Kami percaya semua akan menggunakan jalur konstitusi, jalur hukum atau yang diberikan oleh perundang-undangan,” paparnya.
“Kami berharap semua komponen bangsa untuk mengawal proses pemilu dan sampai pada pengumuman ini secara konstitusi dan pemecahan pun kalau ada masalah itu (diselesaikan) jalur konstitusi,” pungkasnya.
