Birokrasi

LKPJ Bupati Blitar 2018, Dewan Beri 6 Indikator Belum Tercapai

BLITAR, FaktualNews.co – Mengakhiri tahun pelaksanaan anggaran 2018, Bupati Blitar telah menyampaikan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2018 kepada DPRD lewat rapat Paripurna DPRD.

Dari hasil pembahasan panitia khusus (pansus) LKPJ menyampaikan pada paripurna hari ini Senin (29/4/2019) Pemkab Blitar perlu memaksimalkan misi yang belum tercapai untuk segera diselesaikan.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto mengatakan agar di tahun penganggaran berikutnya yang kurang 2 kali lagi, Pemkab Blitar perlu memfokuskan pada misi yang belum memenuhi target atau kurang optimal.

Dari hasil Pansus LKPJ, ada 6 indikator yang masih belum dicapai oleh Pemkab Blitar pada tahun 2018 lalu. Diantaranya angka kemiskinan, pendapatan perkapita, tingkat pengangguran terbuka, persentase cakupan layanan infrastruktur, dan persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB.

“Tadi muncul bangunan sekolah SD SMP yang baik belum memenuhi target, kemudian rumah tidak layak huni dan tempat kumuh. Sisa tahun anggaran ini kita fokuskan kesana,” ujar Suwito.

Sementara Bupati Blitar Rijanto mengatakan rekomendasi dari dewan pada hari ini diterimanya dan dijadikan sebagai catatan untuk berbenah ke arah lebih baik.

“Catatan-catatan ini harus kita benahi kedepan. Terutama pelayanan masyarakat, kemudian peningkatan daya saing, dan tentunya menyangkut pendapatan daerah,” kata Bupati.