Empat Daerah Paparkan Kesiapan, Kemana Ibu Kota Negara Pindah?

FaktualNews.co – Pemerintah masih melakukan kajian terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah pusat belum memutuskan daerah mana yang akan dijadikan ibu kota baru Indonesia itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah menegaskan keseriusannya untuk memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Bahkan Kementerian Keuangan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyiapkan anggaran dan membangun kota baru.

Namun empat daerah telah menyampaikan antusiasme dan kesiapannya untuk ditempati. Keempat daerah dimaksud adalah Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Sulawesi Barat (Sulbar). Kemarin empat kepala daerah dimaksud diundang ke Jakarta untuk menjelaskan keunggulan daerah masing-masing dan berdiskusi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Keempat kepala daerah yang hadir ke Istana Negara adalah Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Gubernur Kaltim yang diwakili Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Yusliando, dan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, misalnya, menawarkan tiga lokasi untuk menjadi ibu kota baru. Ketiga daerah tersebut adalah Palangkaraya dengan ketersediaan lahan yang disiapkan 66.000 hektare lebih, Kabupaten Katingan (120.000 hektare lebih), dan di Kabupaten Gunung Mas (121.000 hektare lebih).

“Ketersediaan air sangat melimpah karena dikelilingi daerah aliran sungai (DAS) dengan luas wilayah Kalteng yang 1,5 kali luas Pulau Jawa,” ujar Sugianto Sabran dalam diskusi bertajuk “Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara” di Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, kemarin.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor juga menegaskan wilayahnya sangat cocok dijadikan ibu kota. Dia menyebut masyarakatnya sangat ramah dan terbuka terhadap siapa pun yang ingin membangun Kalsel. Kalsel juga memiliki bebatuan yang berumur sangat tua sehingga menyebabkan provinsi itu terhindar dari bencana geologi. “Ketersediaan air bukan menjadi masalah karena Kalsel dikelilingi oleh Pegunungan Meratus dengan konstruksi tanah yang kuat,” katanya.

Adapun Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Kaltim Yusliando mengungkapkan daerahnya menawarkan empat lokasi sebagai ibu kota baru, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Keempatnya layak karena daerahnya mudah terjangkau dan aman dari bencana. “Aksesibilitas mudah. Dari segi kebencanaan tidak pernah ada bencana gempa. Kami cenderung tidak terpengaruh oleh ring of fire,” tuturnya.

Kaltim bahkan telah memiliki seperti apa wajah ibu kota nantinya, yakni konsep Forest City. Hal ini karena daerah yang ditawarkan memiliki kawasan hutan yang luas. “Keunggulan Kaltim, kurang lebih 70% kawasan hutan. Tidak pernah ada gejolak sosial dan keamanan, jadi tidak menjadi masalah apabila ada urbanisasi. Di lokasi (usulan) ibu kota negara penduduknya masih sedikit,” ucapnya. Dia juga menyebut Kaltim memiliki sejumlah infrastruktur yang sudah ada (existing) seperti bandara, bendungan hingga rumah sakit.

Tak mau kalah dengan tiga provinsi di Kalimantan, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar juga menyatakan kesiapannya jika ibu kota dipindahkan ke Sulbar. Dia menyebut Sulbar layak karena sejumlah faktor seperti dari segi geografis letaknya tepat di tengah Indonesia dan memiliki kedalaman yang bagus untuk pelabuhan dan diapit Samudera Indonesia dan Pafisik.

“Termasuk saat ini sudah ada dua bandara yang beroperasi. Sejauh ini sementara dibenahi untuk memenuhi standar internasional. Bandaranya ada di pegunungan, ada di pesisir. Termasuk pelabuhan juga sangat bagus,” kata mantan Bupati Polman dua periode itu.

Dia juga menyebut Sulbar memiliki hutan yang belum terjamah dan sumber air ada 7 sungai utama dan puluhan sungai kecil melintang di Sulbar dan memiliki potensi sumber daya terbarukan. “Kalau pertanian kita kirim ke daerah luar, Jawa, termasuk ke Kalimantan, baik itu beras, jagung maupun banyak lagi. Kita juga ada daerah pesisir, perbukitan atau pegunungan, daratan. Tinggal diatur nanti kalau memang jadi,” ungkapnya.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku mengundang keempat daerah tersebut untuk memberikan masukan sebagai daerah yang masuk dalam kriteria lokasi pemindahan ibu kota. Dia menandaskan, kerja sama dengan pemda sangat penting, termasuk untuk mendapatkan informasi mengenai daerah sebagai sumber kajian dalam rencana pemindahan ibu kota. “Mencari lokasi ideal yang terbaik bukan persaingan antardaerah,” ujar Bambang saat diskusi media mengenai perencanaan pemindahan ibu kota.

Dia memaparkan sejumlah syarat yang dibutuhkan untuk ibu kota baru. Syarat dimaksud antara lain lokasi yang strategis secara geografis, dalam hal ini letaknya berada di tengah Indonesia; minim pembebasan lahan, dan lokasi baru harus bebas dari bencana.”Tersedia sumber daya air yang cukup. Ini sangat penting. Dan kami juga ingin menciptakan efisiensi. Wilayah ibu kota baru ini dekat dengan wilayah yang existing secara ekonomi. Tidak usah membangun bandara baru dan akses jalannya relatif sudah tersedia,” jelasnya.

Selanjutnya lokasi ibu kota baru perlu dekat dengan laut karena Indonesia negara maritim; tingkat konflik sosialnya minim, serta dekat dengan kota yang sudah berfungsi sebelumnya untuk meminimalkan pembangunan infrastruktur. “Ibu kota nanti punya konsep smart, green, and beautiful city atau kota yang pintar, hijau, dan indah. Kota dengan konsep seperti itu bakal meningkatkan daya saing ibu kota secara regional ataupun internasional,” tuturnya.

Selain lokasi, Bambang juga menekankan pentingnya dukungan politik, termasuk dukungan DPR. Dia menyebut pemindahan ibu kota membutuhkan persetujuan undang-undang (UU), dalam hal ini UU Daerah Khusus Ibu Kota. “UU dibutuhkan untuk memastikan proyek pemindahan ibu kota dapat berjalan meski berganti pemerintahan. Penyusunan UU dibutuhkan kajian yang mendalam,” papar Bambang.

Presiden Jokowi kemarin kembali menegaskan keseriusannya memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Menurut dia, Kemenkeu dan Kementerian PUPR sudah siap menganggarkan dan membangun ibu kota baru.

Namun mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggariskan tidak ingin anggaran pemindahan ibu kota sepenuhnya membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Karena itu pemerintah telah menyiapkan berbagai skema dalam pembiayaan pemindahan ibu kota tersebut. “Artinya kita siap. Tapi saya sampaikan ke Kemenkeu agar tidak menggunakan APBN,” ujar Jokowi saat menggelar buka puasa bersama petinggi dan kepala lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Jokowi lantas membeberkan, pemerintah telah menyiapkan tiga daerah alternatif yang menjadi pilihan pemindahan ibu kota. Meski demikian dia tak memerinci ketiga daerah itu. “Ada tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya, ada 80.000 hektare, ada 120.000 hektare, dan ada 300.000 hektare. Meskipun belum kita putuskan yang mana kita pakai,” papar Jokowi.

Menurut dia, luas ibu kota di Jakarta hanya seluas 66.000 hektare sehingga tiga daerah yang menyiapkan lahan itu dipastikan telah cukup untuk menjadi kandidat ibu kota yang baru. “Seperti kita tahu Jakarta ini hanya 66.000 hektare. Artinya ini cukup dan hanya tinggal memutuskan,” tandasnya.

Sementara itu Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan DPR belum melakukan pembahasan apa pun mengenai rencana untuk merevisi undang-undang penetapan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Diungkapkan, penetapan Jakarta sebagai ibu kota diatur dalam UU No 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya Tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta.

Kendati demikian dia memastikan DPR akan mendukung rencana pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Hanya dia mengingatkan agar pemindahan ibu kota dilakukan secara hati-hati karena hal tersebut bukan pekerjaan yang gampang dilakukan. “Ya prinsipnya kami di DPR mendukung sejauh itu sudah dikaji secara matang,” ujarnya.