Saat Tanah Uruk Pabrik Kertas Timbun Wajah Merakyat Pemkab Jombang
JOMBANG, FaktualNews.co – Pengurukan akses ke lokasi pembangunan pabrik kertas di Desa Daditunggal, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, nyatanya tak pernah berhenti. Kesepakatan lintas sektor baik masyarakat, pihak perusahaan, Pemkab Jombang disaksikan pihak kepolisian pun ditabrak pihak perusahaan.
Hilir mudik kendaraan dump truk nampak lalu lalang di lokasi mengangkut material tanah uruk, Sabtu (11/5/2019). Sementara moncong-moncong knalpol dua alat berat begitu ‘congkak’ ‘menyerbu’ genderang telinga warga sekitar tanpa permisi.
Pemkab Jombang pun seakan tak berdaya menghentikan deru mesin gilas pemadat tanah itu. Kebijakan yang dikeluarkan Sekda Jombang Achmad Jazuli agar segala aktivitas di lokasi pembangunan pabrik dihentikan sesuai dengan kesepakatan sepertinya dianggap angin lalu.
“Saya perintahkan kepada Kepala Satpol PP supaya datang ke sana dan mengingatkan kepada pihak perusahaan tentang kesepakatan yang sudah diputuskan dalam rapat kemarin,” kata Achmad Jazuli usai rapat koordinasi dengan warga terdampak pembangunan pabrik, Jumat 10 Mei 2019 sore.
Sekda Jombang Achmad Jazuli usai menemui perwakilan warga yang memprotes pembangunan pabrik kertas
Kondisi ini kian menguatkan adanya oknum berkuasa di balik pengurukan dan prose pembangunan akses jalan pabrik kertas ini. Sehingga, ‘titah’ yang dikeluarkan Sekda Jombang pun tak dianggap. Korp penegak perda (Satpol PP, red) sepertinya lebih patuh pada perintah ‘pejabat’ lain yang tentunya lebih berkuasa.
Beberapa waktu lalu, nama Bupati Mundjidah Wahab pun sempat disebut oleh oknum yang mengaku sebagai utusannya. Pria bernama Anas itu sempat menemui warga terdampak yang gencar memprotes pembangunan akses jalan pabrik kertas itu, Yoyok dan Umik.
Kepada Yoyok, Anas sempat menyebut jika ia merupakan utusan orang nomor satu di lingkup Pemkab Jombang itu. Namun, mendadak Anas yang diketahui merupakan salah satu anggota ormas terkemuka di Kota Santri itu, meralat ucapannya. Ia menyatakan datang menemui warga atas utusan Pemkab Jombang.
Pria yang mengaku utusan Pemda Jombang saat mendatangi rumah Yoyok.Foto Umik for FaktualNews.co
Hingga saat ini, siapa sebenarnya Anas masih menjadi misteri. Tidak ada satupun klarifikasi yang keluar dari Pemkab Jombang, perihal siapa sebenarnya Anas. Benarkah dia sebagai utusan, atau hanya makelar konflik yang mengail di tengah keruhnya polemik warga Daditunggal ini.
Hal ini pun menuai reaksi dari Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Aan Anshori. Menurutnya, mencuatnya nama Anas ini menunjukan masih adanya ‘agensi’ atau yang sering disebut broker dalam pengurusan perizinan di Pemkab Jombang, bukan hal baru.
“Praktek seperti ini marak, tidak hanya terkait perizinan namun juga kabarnya juga terkait pengisian jabatan dan proyek-proyek APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” kata pria yang akrab disapa Aan saat ditemui di Mojokerto, beberapa waktu lalu.
Modus operandi yang digunakan agensi ini, mudah sekali ditebak. Pabrik-pabrik yang bermasalah karena belum mengantongi izin, berusaha mendekati pihak ‘agensi’ terselubung ini. Biasanya, kepada perusahaan, pihak agensi ini menyediakan dua layanan. Yang pertama, layanan ‘atas’ menyangkut janji kemudahan tanda tangan birokrat. Sedangkan satunya, yakni layanan ‘bawah’, atau pengondisian warga terdampak
Direktur Linkar Indonesia untuk Keadilan Aan Anshori
“Pertanyaannya, siapa agensi ini? Siapa yang mengoperasikannya? Seberapa jauh kedekatannya dengan Pendopo (Bupati dan Wakil Bupati, red) organisasi masyarakat, dan media di Jombang? Saya menduga kuat agensi ini tidaklah jauh dari pusat kekuasaan (birokrasi). Mereka menjual pengaruhnya ke siapapun yang berkepentingan dengan perizinan atau yang lain,” jelas Aan.
Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, lanjut Aan, bukan tak tahu perihal adanya ‘agensi’ yang memanfaatkan kedekatan dengan dirinya. Namun, sepertinya orang nomor satu di lingkup Pemkab Jombang itu masih belum juga mengambil tindakan tegas. “Apakah Bupati tahu? Saya menduga keras tahu,” papar aktivis yang kerap menyerukan toleransi dan pluralisme ini.
Aan pun mengimbau agar oknum-oknum tersebut menghentikan praktik kotor itu. Pihaknya juga mendorong Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan Wabup Sumrambah untuk benar-benar melawan praktik-praktik busuk seperti itu.
“Sependek pengetahuanku, KPK tahu hal ini dan terus melakukan pengumpulan data serta mencari momentum yang tepat melakukan OTT. Saya memperingatkan siapapun yang terlibat agar segera menghentikannya,” pungkasnya.
