Berpotensi Pecah Belah Bangsa, NU Jember Tolak People Power
JEMBER, FaktualNews.co – Adanya rencana aksi People Power yang akan dilakukan sekelompok golongan dengan dalih mengkritisi atau pun menolak hasil dari Pemilu 2019 yang telah dilakukan pada Bulan April kemarin, mendapat tanggapan PC GP Ansor Jember.
“Jangan sampai karena hasil yang kurang memuaskan, kemudian memecah belah persatuan. Tidak ada lagi nomor 01 ataupun 02. Sekarang adalah Sila Ketiga Pancasila, yakni Persatuan dan Kesatuan,” kata Ketua PC GP Ansor Jember Ayub Junaidi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat petang (17/5/2019).
Saat ini proses rekapitulasi hasil pemilu juga masih dilakukan. “Jadi mari kita tunggu bersama-sama, jangan sampai mudah terprovokasi,” katanya.
Bahkan terkait tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 bulan April kemarin cukup bagus respon dan respek dari masyarakat. “Karena tingkat partisipasi pemilih meningkat, sekitar 80 persen. Jadi hal itu patut kita hargai. Jadi apalagi yang mau di people powerkan? Apalagi kedaulatan di tangan rakyat, jadi apalagi masalahnya? Mari kita hormati,” tegasnya.
Sementara itu saat dikonfirmasi terpisah, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jember Abdullah Syamsul Arifin menyampaikan, tak setuju adanya rencana aksi people power atau aksi massa rakyat. NU menilai pemilu sudah berjalan baik.
“Dalam penilaian saya dengan keterbatasan info dan pelacakan yang bisa saya amati, tidak ada kecurangan sistematis, terstruktur, dan massif. Yang ada adalah fitnah yang sistematis, terstruktur, dan masif untuk membangun opini sehingga masyarakat tidak menerima hasil pemilu yang sudah dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai ikhtiar penyelenggara, dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakam people power,” kata pria yang akrab dipanggil Gus Aab ini.
Menurut Gus Aab, dasar people power itu adalah adanya tuduhan kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif. “Oleh karena itu, ketika pelaksanaan pemilu sudah sesuai ketentuan yang berlaku, maka seluruh masyarakat Indonesia harus menghargai proses demokrasi yang sudah berjalan sebaik-baiknya dan melibatkan seluruh elemen bangsa ini,” katanya.
PCNU Jember menyerukan proses diserahkan pada mekanisme hukum yang berlaku. Jika ada indikasi kecurangan oleh pihak mana pun, maka bisa diselesaikan secara hukum. “Itu juga bisa diaudit oleh publik dan bisa diketahui siapapun. Dengan demikian upaya untuk melakukan hal-hal bersifat inkonstitusional apapun namanya, kalau itu semata-mata dorongan dari orang-orang yang tidak punya mental siap menang dan siap kalah, maka itu bagian dari merongrong kedaulatan rakyat (pemilu),” tandasnya
Menurutnya, people power yang motifnya seakan-akan ingin menegakkan keadilan, malah bisa menjadi upaya membenturkan rakyat.
“Motifnya adalah ingin menegakkan keadilan yang dianggap tidak ditemukan dengan cara yang konstitusional, sebetulnya (hal ini) adalah upaya membenturkan rakyat dengan aparat atau membenturkan rakyat dengan rakyat, pendukung pasangan calon 01 dan 02,” jelasnya.
Sehingga PCNU Jember meminta, agar pemerintah bertindak tegas. “Keputusan pemerintah bisa menghilangkan keseluruhan pro kontra di masyarakat. Ketika ini sudah diatur sesuai mekanisme hukum berlaku, hal-hal inkonstitusional harus ditindak tegas atau yang juga mengarah pada pelaksanaan hal tersebut. Ini termasuk menjaga wibawa pemerintah,” katanya.
“Sekecil apapun upaya yang tidak menghargai marwah pemerintah yang sah harus mendapatkan prioritas untuk ditindak supaya tidak menjalar kepada orang lain dan melakukan hal serupa,” pungkasnya.
