People Power, Polda Jatim Cegah 1700 Warga Jawa Timur ke Jakarta
SURABAYA, FaktualNews.co – Hingga bertepatan dengan jadwal digelarnya aksi massa di Jakarta, yang dikenal dengan People Power atau Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) hari ini, Rabu (22/5/2019). Polda Jawa Timur, menyebut telah berhasil mencegah keberengkatan 1700 warganya yang hendak mengikuti aksi tersebut.
Hal ini disampaikan Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan saat menggelar buka bersama para Pimpinan Redaksi dan wartawan di Mapolda Jatim.
“Sampai tadi siang, dari Kediri. (Polisi) mengembalikan dua bus yang berasal dari Pondok Pesantren Hidayatullah. Total hampir 1700, ada 1680-an masyarakat Jawa Timur,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, Selasa (21/5/2019) malam.
Upaya pencegahan yang dilakukan jajarannya disampaikan Luki, ditempuh melalui cara persuasif. Dengan cara dialog serta pemahaman agar tidak berangkat ke Jakarta demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama.
Langkah ini pun mendapat sambutan hangat dari peserta aksi, atas kesadaran masyarakat sendiri, akhirnya massa bersedia kembali dengan tertib.
“Alhamdulillah atas kesadaran dan kami beri masukan, akhirnya mereka batalkan untuk pergi ke Jakarta,” tandasnya.
Langkah pencegahan atau sweeping, menurut Luki, akan terus dilakukan jajarannya di Jawa Timur hingga isu adanya aksi massa untuk menentang ketetapan KPU di Jakarta reda.
“Sampai malam hari ini kami akan melakukan sweeping, tetap kami mengimbau dengan cara persuasif dan untuk tidak ke Jakarta. Memanfaatkan Ramadan ini dengan baik,” katanya.
Sementara bagi kelompok massa yang tetap ngotot ingin menggelar aksi menentang ketetapan KPU soal hasil Pemilu 2019 di Jakarta. Polda Jatim menawarkan agar aksi digelar di wilayah masing-masing. Pihaknya berjanji akan menyediakan tempat dan menjamin keamanan pelaksanaan unjuk rasa.
“Kami akan mempersiapkan untuk rakyat Jawa Timur kalau ingin ke Jakarta, silahkan di Jawa Timur saja. Kita akan siapkan tempat, kita amankan, kita kawal. Dan ini kami jamin pelaksanaan unjuk rasa, apa yang disampaikan masyarakat Jawa Timur, melalui forum terbuka, kita akan libatkan Forkopimda,” tutupnya.
