Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi
SITUBONDO, FaktualNews.co – Pemkab Situbondo mempunyai komitmen untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), untuk tahun 2020 mendatang. Bahkan, beberapa upaya sudah dipersiapkan untuk kembali mendapatkan Unqualified Opinian pada laporan keuangan tersebut.
Wakil Bupati Yoyok Mulyadi mengatakan, pada tahun ini, ada beberapa temuan yang menjadi catatan badan pemeriksa keuangan (BPK). “Namun untuk tahun 2020 mendatang, kami memperkecil kwalitas temuanl,” ujar Wabup Yoyok Mulyadi, Rabu (22/5/2019).
Menurutnya, untuk mempertahankan opini WTP, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Sedangkan temuan paling banyak adalah pelaporan keuangan desa. Saat ini, beberapa desa masih tidak tertib dalam menyampaikan pertanggungjawaban keuangannya. “Oleh karena itu, kami akan melakukan pembenahan tentang keuangan desa,” imbuhnya.
Wabup Yoyok menegaskan, disamping itu, penagihan piutang pajak juga menjadi catatan. Pihaknya berharap, ke depan tidak ada lagi catatan dari BPK pada aspek ini. “Upaya yang kita lakukan agar tidak ada catatan, mungkin pendapatan pajak menggunakan sistem. Penagihan piutang tidak manual lagi,” ujarnya.
Sebenarnya, pada penghargaan opini WTP tahun ini, kualitas temuannya sudah termasuk kecil. Tetapi, terang Wabup Yoyok, pemerintah menginginkan lebih diperkecil lagi. “Intinya, opini WTP harus tetap bertahan pada tahun-tahun berikutnya,” kata Yoyok.
Hasil pemeriksaan keuangan beberapa waktu lalu, ada beberapa catatan dari BPK. Atas catatan-catatan tersebut, BPK memberikan sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. “Mengenai temuan itu, kita dibatasi waktu 60 hari untuk menindaklanjutinya,” terangnya.
Lebih jauh, Yoyok menerangkan, ke depan, ada beberapa upaya yang akan terus dilakukan pemerintah untuk mempertahankan opini WTP. Salah satunya, peningkatan potensi sumber daya manusia (SDM) di semua OPD. Menurutnya, peningkatan SDM harus mendapatkan perhatian.
Peningkatan SDM salah satu elemen terpenting dalam mencapai kinerja yang baik. Meski begitu, kompetensi yang memadai saja tidak cukup. Butuh komitmen tinggi dari jajaran SKPD di lingkungan Pemkab Situbondo untuk tetap mempertahankan WTP.
