Pemkot Pasuruan Raih Predikat WDP dari BPK
PASURUAN, FaktualNews.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jatim, di Sidoarjo. Sebelumnya selama dua tahun berturut-turut Pemkot Pasuruan meraih Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP).
Wakil Walikota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo, dan Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail. M Hasan, menerima secara langsung dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Kamis (23/5/2019).
Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail mengapresiasi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.”Dengan penilaian WDP dari BPK untuk menjadi semangat bersama dan komitmen antara Pemkot Pasuruan dengan DPRD Kota Pasuruan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kerja yang lebih baik sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Ismail.
Sesuai dengan tata tertib (tatib) DPRD akan menindaklanjuti dengan membentuk panitia kerja (Panja) 2 minggu setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dari BPK. Sehinga kedepan Panitia Kerja minta petunjuk dan masukan serta saran BPK terkait hasil temuan. Hasilnya meningkatkan pembangunan di Kota Pasuruan.
Wakil Walikota, Teno, menyatakan terima kasih atas kerjasama selama ini. “Permasalahan tidak muncul serta merta, dengan penilian Wajar Dengan Pengecualian dari BPK merupakan sebuah pelajaran berarti dan menjadi cambuk bagi Pemkot Pasuruan agar kedepan bisa diperbaiki dengan baik. Dengan Penilaian WDP akan kita lanjuti, sehingga di harapkan kedepan kita bekerja lebih baik,” harap Teno.
