Rapat dengan pendapat di DPRD Jember.
JEMBER, FaktualNews.co – Rapat dengar pendapat (hearing) Komisi C DPRD bersama dengan Formasi berakhir dengan ending kurang harmonis. Pasalnya saat rapat ditutup, Plt Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPU BMSDA) Yessiana Arrifah meninggalkan rapat dengan terburu-buru karena merasa terintimidasi.
Sebelum meninggalkan ruang rapat, Yessi menyampaikan, terkait keluhan yang disampaikan Formasi, pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan bawahannya.
“Saya positif, bahwa terkait persoalan ini tidak ada main mata. Bahkan terkait persoalan teknis ini, saya kurang tahu. Tapi seperti halnya trial aspal, ada satu atau 2 orang yang mengajukan kepada kami. Sekitar bulan Maret,” kata Yessi, Rabu (12/6/2019).
“Kalaupun ada persoalan, ini adalah interpretasi atas perintah saya,” sambungnya.
Terkait proyek asrama haji, yang juga disinggung Yessi, juga dikawal langsung olehnya untuk proses perencanaannya. “Tahun kemarin terkait asrama haji itu. Saya kurang tahu, mestinya sudah dipajang hasil perencanaan kami yang ada di jalan-jalan itu, output perencaaan kami. Nanti saya sampaikan ke PA nya Cipta Karya agar dicek,” ungkapnya.
Kemudian untuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), lanjut Yessi, dirinya membenarkan bahwa tugasnya hanya sebagai wasit. “Kemudian dinas yang mempersyaratkan atau rambu-rambunya. Pokja hanya pihak independen yang melaksanakan dan mengecek penawaran,” katanya.
Setelah menyampaikan hal-hal tersebut, Yessi merasa terintimidasi saat rapat, karena sejumlah pertanyaan dari anggota rapat. Dirinya pun langsung meninggalkan ruang rapat saat akan ditutup. “Dalam forum itu saya sakit hati, karena jika diserang dari sisi kebijakan dan lain sebagainya, silahkan! Tapi kalau dari sisi pribadi saya tidak tahu motifnya apa,” katanya sambil lalu.
“Saya ingin melupakan sudah,” sambungnya singkat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD Jember Siswono merasa prihatin, karena DPU BMSDA sebagai pengguna anggaran memang tidak harusnya sendiri menanggapi pertanyaan dalam rapat tersebut.
“Karena tujuannya itu PPK, Bu Yessi hanya pengguna anggaran. Terus karena hadir sendiri, akhirnya menanggapi pertanyaan yang bertumpuk dari teman-teman (Formasi). Bahkan dalam tanda kutip, Bu Yessi juga mungkin kurang detail mempelajari dokumen-dokumen yang dikirim Pokja,” kata Siswono.
Selanjutnya karena belum ada titik temu terkait pesoalan tersebut, legislatot Gerindra ini, akan mencari rekomendasi terkait persoalan yang dialami belasan rekanan tersebut. “Jika dokumen ini (hal yang disampaikan Formasi) syarat persoalan hukum, maka kita bisa ke kejaksaan, dan ke Polres,” ucapnya.
Terkait intimidasi yang dialami Yessi. “Saya sempat menyetop pertanyaan, yang menanyakan tentang kapasitas kemampuan. Karena Bu Yessi menjawab ketika ditanya, tidak memuaskan bagi teman-teman. Yang hanya menjawab akan ditanyakan ke bawahan saya. Tidak menegaskan dengan jawaban tegas,” tandasnya.
