FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

Dugaan Korupsi YKP dan PT Yekape Surabaya, Kejati Jatim Blokir Rekening Yayasan

Kriminal     Dibaca : 166 kali Jurnalis:
Dugaan Korupsi YKP dan PT Yekape Surabaya, Kejati Jatim Blokir Rekening Yayasan
FaktualNews.co/Mokhamad Dofir/
Penggeledahan oleh penyidik Kejati Jatim di kantor YKP dan PT Yekape Surabaya, Selasa (11/6/2019) lalu.

SURABAYA, FaktualNews.co – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur akhirnya memblokir rekening Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT Yekape Surabaya yang ada di beberapa bank, mulai hari ini Jumat (14/6/2019).

Pemblokiran ini dilakukan, dijelaskan Kepala Kejati Jatim, Sunarta, untuk mempermudah pengusutan kasus dugaan korupsi YKP dan PT Yekape Surabaya. Serta mencegah dana keluar rekening.

“Dan kemajuan yang kita lakukan hari ini, seluruh rekening yang terkait dengan YKP saya blokir. Agar tidak ada pergerakan dulu, artinya (dana) tidak bisa keluar,” ujar Kepala Kejati Jatim, Sunarta di kantornya.

Beberapa rekening yang diblokir meliputi rekening YKP dan PT Yekape yang ada di bank BNI, bank BRI, Bank Muamalat, bank Bukopin, bank BTN dan bank BTN Syariah. Jenis tabungan pun bermacam-macam, mulai dari rekening tabungan konvensional hingga giro, “Pokoknya semua bank yang ada lah,” singkatnya.

YKP dan PT Yekape diketahui memiliki sejumlah rekening atas nama kedua badan, disampaikan Kajati Jatim, setelah pihaknya melakukan penggeledahan pada Selasa, 11 Juni 2019 lusa kemarin.

“Saat geledah itu, kita tahu dari pembukuannya bahwa ada rekening ini-ini,” katanya.

Selain bertujuan untuk mempermudah pengusutan kasus dan mencegah dana keluar rekening, menurut Sunarta, hal itu dilakukan supaya pada saat penyelamatan aset milik negara di tubuh YKP dan PT Yekape Surabaya usai putusan pengadilan nanti, lebih mudah dilakukan.

“Ini semata-mata untuk agar asset recovery nanti gampang dilakukan,” akunya.

Sayangnya, total dana yang tersimpan di beberapa rekening itu belum diketahui secara pasti. Sebab, Bank Indonesia (BI) sebagai pemilik wewenang belum memberi ijin kepada Kejati Jatim untuk menembus rekening yang telah diblokir.

“Masalah besarnya, kita belum masuk kesitu karena belum dapat ijin BI untuk menembus tentang rahasia bank,” pungkasnya.

Seperti diketahui, kasus korupsi YKP dan PT Yekape pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Saat itu pansus hak Angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya. Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Bukti YKP itu milik Pemkot Surabaya dapat dilihat sejak pendirian ketua YKP yang selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya hingga tahun 1999, dijabat Walikota Sunarto.

Seiring dengan keluarnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menyebut kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua yayasan. Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto kembali menunjuk dirinya lagi dan sembilan pengurus baru memimpin YKP.

Sejak itulah, para pengurus membuat AD ART yayasan yang memberi penguasaan penuh terhadap aset YKP maupun PT Yekape. Inilah yang menjadi cikal bakal diduga adanya perbuatan melanggar hukum karena disinyalir terjadi tindak korupsi didalamnya.

Editor
Saiful Arief

YUK BACA

Loading...