Ilustrasi
JEMBER, FaktualNews.co – Kebijakan Bupati Jember Faida untuk melakukan mutasi terhadap guru PNS agar dekat dengan tempat tinggalnya, menjadi kontradiktif terhadap kebijakan PPDB dengan sistem zonasi.
Pasalnya saat menerapkan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP yang harusnya didukung dengan SDM pendidik dan sarana prasarana yang baik serta berkualitas. Dengan program mutasi yang dilakukan bupati, berakibat pada sekolah-sekolah pinggiran kekurangan guru PNS.
“Situasi Jember ini kan bermasalah! Dengan kebijakan bupati merotasi guru-guru negeri (PNS) di mutasi dekat dengan rumahnya. Nah situasi ini, menyebabkan guru-guru tersebut ke kota semua. Sehingga saat ini, di daerah-daerah (pinggiran) kebanyakan (guru) honorer semua,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaedi, Selasa (18/6/2019).
Menurut Ayub, sistem zonasi sesuai dengan cita-cita dari Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tersebut, harusnya dapat mempertimbangkan dengan sebelumnya melakukan penataan yang baik. Terlebih lagi dari persyaratan terkait zonasi tersebut, lanjut legislator dari PKB ini, ada yang tidak sesuai dengan di Permendikbud. “Yakni Diknas memperbolehkan surat domisili sebagai syarat zonasi. Nah ini bertentangan dengan Permendikbud. Padahal yang (benar) harus menggunakan KK (kartu keluarga). Dimana dengan syarat 6 bulan sebelumnya (tinggal),” terangnya.
Bahkan Ayub juga khawatir, terkait persoalan KK tersebut saat ini bisa dipalsukan, apalagi penggunaan surat domisili “Karena (temuannya di masyarakat), semua orang berebut surat domisili itu! Jadi lebih sakti surat domisili tinimbang Ujian (Nasional),” katanya.
“Bahkan jika saya calon wali murid (daripada repot-repot urus KK), bikin saja surat domisili di RT/RW. Kemudian ke lurah! Anak saya sementara pindah, atau kalau perlu 6 bulan sebelumnya si anak ini dititipkan ke saudara saya yang berdekatan dengan SMP tujuan,” tukasnya.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua GP Ansor Jember ini, terkait sistem zonasi tersebut untuk lebih dikaji mendalam. “Agar menjadi pertimbangan, dan pemerintah daerah harus turun,” tegasnya.
