Puluhan Tahun Tempati Area Depan Stasiun KA Jombang, PKL Tolak Digusur
JOMBANG, FaktualNews.co – PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun, tetap bersikukuh akan menertibkan puluhan pedagang yang berada di depan Stasiun KA Jombang. PT KAI menilai mempunyai dasar kuat untuk melakukan penataan kawasan stasiun Jombang.
Hal itu ditegaskan PT KAI (Persero) dalam Surat bernomor : KA.203/VI/6/ DO.7 -2019 tertanggal 24 Juni 2019 ,Perihal Pemberitahuan Ke 2 ( SP-2) yang ditujukan kepada para pedagang yang berada di emplasemen stasiun Jombang, tepatnya di Jalan Basuki Rahmad.
PT KAI menilai bahwa pelaksanaan penataan kawasan stasiun Jombang bersifat mendesak untuk disekesaikan demi berfungsinya kembali kawasan stasiun Jombang yang ditempati oleh Pedagang Kaki Lima.
Dalam surat tersebut, pedagang yang berjualan di depan stasiun KA Jombang diberi tenggat waktu hingga Kamis (27/6/2019) untuk mengosongkan dan membongkar kios yang mereka tempati selama puluhan tahun.
“Hari Kamis kemarin saya dan teman-teman pedagang yang lain diberi Surat Pemberitahuan yang ke 2 dari PT KAI, jika PT KAI tetap bersikeras untuk mengusir kami. Kami akan tetap melakukan perlawanan, harapan kami semoga pemerintah memperhatikan nasib kami. Karena kami juga warga jombang yang membayar pajak untuk Jombang. Semestinya kami berhak untuk mendapat relokasi yang layak,” tutur Wawan, salah satu pedagang kaki lima di depan stasiun KA Jombang.
Pedagang Kaki Lima ( PK5) yang sudah puluhan tahun menempati kawasan yang diklaim milik PT KAI ini mengeluhkan biaya sewa kios yang disediakan PT KAI terlalu mahal. Mereka berharap agar PT KAI memberikan ruang kepada para PK5 untuk berjualan di kawasan Stasiun Jombang.
“Kami tidak mampu menyewa kios yg disediakan PT KAI karena biaya sewanya kami anggap terlalu mahal. Kami mohon supaya diijinkan berjualan di tempat ini atau ada tempat lain yang layak untuk kami,” tutur Wawan, Senin ( 24/6/2019 ) malam.
Sementara itu , saat dikonfirmasi wartawan terkait rencana PT KAI terhadap para pedangan yang berjualan di depan stasiun KA Jombang, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Achmad Jazuli mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang masih mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan para pedangan yang berjualan di depan stasiun tersebut.
“Hal itu menjadi pemikiran kami, dan kami upayakan mencari solusi yang terbaik untuk mereka, karena PKL semakin banyak, dan kesulitan mencari lahan,” kata Achmad Jazuli.
Upaya penertiban yang dilakukan PT KAI terhadap para pedagang yang berjualan di depan stasiun Jombang mendapat perhatian khusus dari anggota Komisi V DPR RI, Sadarestuwati.
“Permasalahan ini, besok saya sampaikan di rapat kerja,” kata Sadarestuwati saat dikonfirmasi wartawan melalui aplikasi pesan WhatsApp.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah pedagang di depan stasiun Jombang, Jawa Timur, merasa resah dengan rencana penggusuran warung semi permanen mereka yang akan dilakukan PT KAI.
Para pedangan yang berjualan di depan stasiun KA Jombang diberi tenggat waktu hingga Jum’at (21/6/2019) untuk mengosongkan dan membongkar kios yang mereka tempati selama puluhan tahun.
Terpisah, Manajer Humas Daop 7 Madiun, Ixfan Hendri Wintoko, menjelaskan dengan meningkatnya pengguna angkutan KA Daop 7 perlu adanya pengembangan. Pembangunan stasiun besar yang ada di wilayahnya seperti Blitar, Kediri, Jombang, dan Madiun.
“Untuk Stasiun Jombang sebelum hari raya kemarin sudah dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut (rencana penggusuran),” katanya saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (19/6/2019).
Lanjut Ixfan, tujuan pengembangan disamping meningkatnya jumlah pelanggan juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mulai dari loket area parkir, akses orang jalan kaki ke stasiun agar lancar. “Itu sudah diberitahu dan beberapa kali sosialisasi,” pungkas Ixfan.
