Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Sumberdaya Aparatur Satpol PP Jombang, Ali Arifin.
JOMBANG, FaktualNews.co – Satpol PP Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kekurangan ratusan pegawai yang bertugas pada bidang operasi atau penertiban di lapangan.
Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Sumberdaya Aparatur Satpol PP Jombang, Ali Arifin, Jum’at (28/6/2019).
Dijelaskan, saat ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk bidang operasi dan penertiban hanya berjumlah 15 personel saja. Jumlah itu, kata dia membawahi seluruh wilayah di Kabupaten Jombang yang jumlahnya mencapai 21 kecamatan.
Ali Arifin menuturkan, idealnya jumlah anggota untuk bidang penindakan atau operasi dilapangan sebanyak 400 an anggota. Jumlah itu, kata dia untuk menempati posisi empat batalyon dengan jumlah anggota masing-masing 101 personel untuk masing-masing pleton.
“Saat ini kami hanya punya 15 personel anggota untuk operasi yang membawahi 21 kecamatan, padahal kita ini kan tipe A yang idealnya memiliki 404 pegawai di bidang operasi di lapangan,” terangnya, Jum’at (28/6/2019).
Ali Arifin mengakui bahwa saat ini Sstpol PP Jombang kekurangan banyak tenaga di lapangan. Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut.
Saat disinggung mengenai upaya menambah pegawai dengan mengangkat tenaga honorer, Ali Arifin mengaku bahwa saat ini pihaknya tidak memiliki wewenang terkait kebijakan itu karena sudah diatur dalam undang-undang yang ada.
Sehingga, sejauh ini Satpol PP Jombang, tetap mengoptimalkan jumlah pegawai yang dimilikinya.
“Jadi kita ini ibarat kerja kuda tapi tenaga ayam. Kita mengangkat honorer tidak bisa karena sekarang kan sudah ada Undang-Undang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)”, ungkapnya.
Dikatakanya, dengan jumlah yang sangat sedikit itu, diapun tidak menampik kinerja aparat penegak Perda di Jombang ini sedikit terhambat. Namun, untuk mengatasi kekuragan tersebut, kini pihaknya telah menggandeng Satuan petugas Linmas di masing-masing titik dan wilayah.
“Memang pegawai untuk posisi tenaga operasi di lapangan sangat tidak rasional, karena perosalan ketertiban umum dan masyarakat, ini kan urusan wajib. Saat ini kami gandeng Satuan Linmas untuk kegiatan dilapangan,” pungkasnya.
