FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus UP DPRD Situbondo Minta Kejagung Lakukan Supervisi

Kriminal     Dibaca : 227 kali Jurnalis:
Kuasa Hukum Terdakwa Kasus UP DPRD Situbondo Minta Kejagung Lakukan Supervisi
FaktualNews.co/Fatur Bari/
Dua terdakwa, saat akan dijeblsokan ke Rutan Situbondo beberapa waktu lalu

SITUBONDO, FaktualNews.co – Kuasa hukum terdakwa kasus uang pengadaan (UP) DPRD Situbondo Khusnul Khotimah, Ahmad Zanuri Ghazali akan mengajukan permintaan supervisi ke Kejaksaan Agung (Kejagung)

Kasus uang pengadaan (UP) DPRD Situbondo tersebut menyeret dua orang terdakwa staf sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo, yakni Husnul Khotimah dan Ika Wahyuli, Bendahara.

Permintaan supervisi ini dilakukan, dengan tujuan untuk mengusut tuntas permasalahan hukum terkait UP DPRD Situbondo. Diduga kuat, kasus ini tidak hanya melibatkan dua orang terdakwa, namun melibatkan beberapa orang di Kantor DPRD Kabupaten Situbondo.

“Kami masih menunggu vonis banding. Namun apapun keputusan vonis banding, kami tetap akan mengirim surat yang meminta Kejagung untuk melakukan supervisi, agar kasus korupsi UP DPRD Situbondo ini dikembangkan,” ujar Ahmad Zainuri Ghazali, Kamis (4/7/2019).

Pria yang akrab dipanggil Bang Jay menegaskan, dirinya menilai ada kejanggalan dalam kasus UP DPRD Situbondo, karena hanya mengerucut kepada kedua terdakwa. Padahal dalam prosesnya, UP tidak semerta-merta dicairkan karena harus melalui mekanisme yang ada termasuk persetujuan pimpinan.

“UP mandeg di dua orang, mestinya yang menjadi tersangka banyak orang,” ujarnya.

Bang Jay menambahkan, dalam kasus dugaan korupsi UP ini, hanya dua orang yang sengaja di korbankan, termasuk kliennya. Untuk membuktikan dugaan tersebut, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah alat bukti diantaranya, rekaman rapat Sekertariat DPRD bersama Inspektorat, video dan rekaman suara yang ada kaitannya dengan kasus UP tersebut.

“Kasus UP DPRD 2017 ini setelah saya pelajari, ternyata uang hilang adalah imbas dari UP 2016, dan sangat mungkin 2016 juga imbas dari 2015. Jadi ada indikasi korupsi berjamaah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, menjatuhkan vonis 3,6 tahun kurungan penjara, terhadap kedua terdakwa kasus korupsi UP DPRD Situbondo tahun 2017 lalu.

Selain itu, kedua terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp50 juta serta uang pengganti sebesar Rp403 juta subsider 6 bulan kurungan.

Terdakwa Ika Wahyuli menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, sedangkan terdakwa Husnul Khotimah mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim Tipikor Surabaya.

Editor
Saiful Arief

YUK BACA

Loading...