Suasana rapat paripuran DPRD Jember.
JEMBER, FaktualNews.co – Besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2018, Rp 713 Miliar, disorot tajam oleh dua fraksi di DPRD Jember.
Kritik pedas itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) APBD 2018, Selasa (9/7/2019).
Besarnya nilai silpa itu sendiri terungkap saat pembacaan nota pengantar APBD 2018 oleh Bupati Jember Faida dalam paripurna LPP di Gedung Parlemen, Senin kemarin (8/7/2019).
Dua fraksi yang mengritisi besarnya nilai silpa tersebut adalah Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Siswono menyampaikan, salah satu bukti merosotnya pengelolaan keuangan daerah di antaranya naiknya angka Silpa yang mencapai Rp 700 miliar lebih.
“Angka tersebut jauh melampaui Silpa APBD tahun sebelumnya. Mengapa? Karena banyak faktor penyebab gagalnya pengelolaan keuangan daerah,” kata Siswono.
Di antaranya, sambung Ssiwono, karena Organisasi Perangkat Daerah sebagian besar dipercayakan kepada pejabat yang berstatus Pelaksana Tugas (Plt).
Akibatnya, menurut legislator Partai Gerindra ini, OPD hanya punya kewenangan terbatas, tidak mampu merealisasikan program kerjanya dengan baik dan sempurna, sebagaimana harapan masyarakat.
“Oleh sebab itu, Fraksi Partai Gerindra meminta kepada saudari Bupati dan Wakil Bupati Jember, meningkatkan kinerjanya, dengan menetapkan seluruh kepala OPD secara definitif,” tegasnya.
Agar pelayanan masyarakat, katanya, dan program-program pembangunan tidak terhambat. “Seperti yang terjadi setiap tahun selama periode ini,” katanya.
Terkait pengelolaan keuangan yang kurang baik, sambungnya, juga mengakibatkan merosotnya penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dari predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atas pengelolaan keuangan APBD Jember 2018.
“Artinya, pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun, hingga menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jember, justru turun. Ini tidak membanggakan kita semua,” katanya.
Dari Fraksi PKS, Nur Hasan menyampaikan pengelolaan manajemen keuangan pemkab kurang baik. Dia mempertanyakan, mengapa opini WTP pada 2017 menjadi WDP pada 2018.
“Walaupun turunnya opini BPK menjadi WDP tidak terkait dengan perilaku koruptif, tetapi turunnya peringkat mengindikasikan pengelolaan keuangan di Pemkab Jember kurang tertib administrasi,” tegasnya.
Kemudian terkait besarnya Silpa, kata Nurhasan, itu bisa menjadi sebuah kebanggaan, jika itu hasil dari efisiensi penggunaan anggaran.
Namun menurut Fraksi PKS, lanjutnya, besarnya Silpa diakibatkan dari beberapa hal. “Diantaranya adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana di semua OPD,” kata Nurhasan.
Kemudian, katanya, adanya DAK yang tidak terserap, karena ketidak siapan OPD dalam memenuhi tahapan-tahapan serapak DAK sesuai petunjuk Kementeriaan Keuangan.
“(Contoh) Tidak terbayarnya pihak ketiga, sedangkan APBD kita tidak defisit, dan masih banyak lainnya,” pungkasnya.
