Dewan Minta Kades di Sumenep Maksimalkan BUMDes
SUMENEP, FaktualNews.co — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, meminta para Kepala Desa di ujung timur pulau Madura serius menggunakan Dana Desa (DD).
Keberadaan DD yang dikucurkan kepada sejumlah desa di Sumenep melalui dana transfer dari APBN, diharapkam memberikan dampak pada kemandirian desa dan masyarakat.
“Salah satu caranya yang bisa dimanfaatkan para kades, dengan memaksimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai salah satu unit usaha desa yang dikelola dan diperuntukkan untuk masyarakatnya,” kata Hosaini Adhim, anggota Komisi I DPRD Sumenep. Selasa (16/7/2019).
Apalagi, perusahaan milik desa itu, sudah menjadi program perioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Sehingga, keberadaan BUMDes harus bisa dijadikan media untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.
“Kami sebagai wakil rakyat hanya mendorong bagaimana desa memiliki BUMDes, dan yang sudah terbentuk agar dimaksimalkan,” imbuhnya.
Menurutnya, BUMDes yang didirikan itu hendaknya dibentuk dengan mengacu kepada potensi maupun produk unggulan di desa. Sehingga, saat mendirikan BUMDes akan mudah, bisa langsung memiliki jenis usaha yang dimiliki.
Sebab, keberadaan BUMDes tentu saja sudah berorientasi kepada hasil (profit). Sebab, yang namanya BUMDes tak ubahnya seperti perusahaan, sehingga, keberadaanya harus berkembang dari setiap bulan dan tahunnya.
“Intinya, neraca keuangan juga harus mengalami perkembangan yang bagus, bukan malah nantinya defisit. Makanya, kami minta diketahui dulu potensinya. Apalagi, dua desa juga bisa disatukan menjadi BUMDes. Intinya, harus mencari unggulan yang prospektif. Kami kira desa jauh lebih paham akan hal ini,” tuturnya.
Menurut Politisi PAN ini, mendirikan BUMDes juga sudah dipastikan tidak mengalami kesulitan. Jika memang sudah dianggap prospek, maka tinggal menganggarkan penyertaan modal lewat Dana Desa.
“Itu memang menjadi perhatian pemerintah, dengan harapan bisa membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar. Hal itu pun menjadi bukti ikut andilnya pemerintah dalam membuka peluang pekerjaan baru bagi masyarakat. Berdiri dulu baru tinggal dikembangkan,” ujarnya dengan nada serius.
Hanya saja, pihaknya menyarankan agar BUMDes betul-betul melibatkan warga sekitar. Sehingga, cita-cita Undang Undang Desa untuk menjadikan desa mandiri bisa tercapai.
“Kami berharap semua desa di Sumenep memiliki BUMDes. Itu harapan kami. Soal actionnya tentu saja tergantung kepala desa. Sementara untuk desa yang sudah memiliki tingggal mengembangkan dan mengelola secara profeisonal agar lebih baik dan menghasilkan, sehingga dampaknya bisa dirasakan,” tukasnya.
