Puluhan Mahasiswa Demo Kantor Bupati Pasuruan, Ini Tuntutannya
PASURUAN, FaktualNews.co – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Pasuruan (APP), menggelar demonstrasi di kantor Bupati Pasuruan, Jalan Hayam Wuruk, Kota Pasuruan, Kamis (18/7/2019).
Mereka datang dengan memakai atribut HMI dan GMNI beraksi secara tertib, meski dijaga puluhan polisi. Mereka menuntut bupati menangani persoalan lahan di 10 desa yang belum jelas statusnya.
Sambil membentangkan spanduk bertuliskan ‘Pasuruan Darurat HAM’ dan sejumlah poster. Mereka setibanya di depan pintu masuk kantor, terus berorasi secara bergantian.
“Kami ingin adanya penegakan HAM di kabupaten pasuruan, khususnya di kawasan Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok,” ujar salah satu pendemo saat berorasi.
Mereka mendesak agar bupati turun tangan menangani persoalan lahan 10 desa, yang saat ini dituding pendemo belum ada kejelasan mengenai statusnya.
“Jangankan bangun rumah, minta sambungan listrik saja susah. Bahkan kemerdekaan warga yang ada di 10 desa terbelenggu dengan intimidasi oleh militer di sana,” kata korlap aksi, Bagus Sulistiawan di sela aksi.
Di sela aksi, mereka minta seluruh pendemo bisa masuk ke dalam kantor. Namun tak diizinkan, karena bupati tak berada di tempat. Suasana agak memanas, karena yang dibolehkan masuk hanya 10 orang perwakilan.
Para pendemo menolak, sehingga negosiasi berjalan alot hingga 2 jam lebih. Aksi dilanjutkan dengan orasi dan pembacaan puisi di depan pintu masuk.
Tuntutan mahasiswa tak hanya itu. APP juga minta kepada bupati selaku pimpinan daerah untuk menghentikan pelanggaran HAM di Desa Alastlogo dan sekitar.
Upaya pendemo yang ingin bertemu dengan Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf tak terwujud, lantaran Irsyad berada di Jakarta. Mereka ditemui Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan, Zainuddin.
Zainuddin meminta agar para mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) di Pasuruan ini, memahami kesibukan bupati. Mereka diminta membuat surat ditujukan ke bupati untuk bisa bertemu bupati Irsyad dalam waktu dekat.
“Kami sarankan, buatlah surat untuk audiensi dengan bupati. Nanti nota saya tandatangani,” jelas dia.
Namun kalangan pendemo masih meminta penjelasan tentang kepastian waktunya. Sehingga munculkan ketegangan dengan aparat keamanan.
Pendemo memberikan deadline waktu selama 2 minggu ke depan. Mereka mengancam akan lakukan aksi lebih besar lagi, jika permintaan audiensi dengan bupat tak terealisasi secepatnya.
