ketua PPDI Situbondo Luluk Ariantiny, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Rakor Sinergi di Kantor Pemkab Situbondo.
STUBONDO,FaktualNews.co-Untuk membidik penghargaan kabupaten inklusi, Pemkab Situbondo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Sinergi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat.
Itu dilakukan setelah pada tahun 2018 lalu, Situbondo mencanangkan sebagai kabupaten inklusii yang ramah terhadap kelompok rentan, khususnya disabilitas.
Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan di lantai dua Kantor Pemkab Situbondo, dan dibuka langsung oleh Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, juga diikuti para kepala Puskesmas dan para direktur Rumah Sakit (RS) di Kabupaten Situbondo.
Usai membuka Rakor Bupati Situbondo Dadang Wigiarto mengatakan, kegiatan rakor sinergi ini merupakan bentuk keseriusan Situbondo menuju kabupaten inklusi.
“Ruang lingkup dari sinergi itu sangat luas. Oleh karena itu, untuk membangun daerah inklusi harus dilakukan bersama-sama dengan seluruh sektoral,” kata Bupati Situbondo, Kamis (1/8/2019).
Menurutnya, setelah pencanangan kabupaten inklusi pada akhir tahun 2018, banyak hal yang harus dibenahi untuk menuju daerah inklusif dan ramah terhadap kelompok rentan khususnya disabilitas, yaitu ramah terhadap mereka yang berkebutuhan khusus.
“Paling tidak ketika mereka hendak ke Pertokoan, ada sarana yang mendukung untuk mereka. Semisal, tangga bisa dilalui kursi roda dan tongkat. Atau Toilet yang pintunya lebar sehingga kursi roda bisa masuk,” terang Bupati.
Bupati mengaku, sudah ada beberapa perkantoran yang menyediakan sarana yang ramah disabilitas, diantaranya, Bappeda, PUPR, RSUD Abdurrahem dan Alun-Alun Situbondo termasuk sekolah-sekolah.
“Semakin ramah dengan difabel, apa yang kita canangkan sebagai daerah inklusif, mendapat penghargaan dari pemerintah pusat,” pungkas Bupati.
Sementara itu, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Situbondo, Luluk Ariyantiny mengaku, masih ada beberapa fasilitas umum yang belum ramah terhadap kaum disabilitas, seperti sarana di beberapa pasar tradisional.
“Kalau ke pasar, saya masih kesulitan untuk naik, karena tangganya terlalu tinggi, bidang miringnya juga masih belum mendukung kami,” katanya saat rakor.
Luluk meminta, jika ingin menyediakan sarana yang ramah disabilitas, hendaknya para pejabat OPD melibatkan PPDI, karena yang tahu terhadap disabilitas adalah disabilitas sendiri, bukan pihak lain.
“Ada inovasi yang harus dilakukan bersama, karena yang tahu kebutuhan disabilitas adalah disabilitas, bukan orang lain,” tegasnya.
Luluk mengapresiasi langkah Pemkab Situbondo yang mencanangkan kabupaten inklusif, karena dengan demikian, kelompok rentan khususnya disabilitas terbantu untuk mengakses sejumlah tempat umum, seperti perkantoran, pasar, terminal dan sekolah.
“Selama ini kami kesulitan untuk mengakses pelayanan umum, seperti mengurus administrasi kependudukan, mengurus SIM D, dan lainnya. Alhamdulillah, saat ini semua sudah menjadi mudah,” pungkasnya.
