Mediasi JFC dan MUI di Jember, terkait Polemik tampilan busana di JFC yang dinilai terlalu menunjukkan aurat.
JEMBER, FaktualNews.co–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember dan pihak manajemen Jember Fashion carnival (JFC), serta elemen masyarakat Jember lain, menyepakati perlu diterbitkan regulasi yang mengatur tampilan dalam gelaran karnaval JFC, sebelum dipertontonkan kepada khalayak umum.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan mediasi MUI dengan manajemen JFC di Pendapa Wahyawibawagraha, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa sore (6/8/2019).
Harapam dari pihak yang ikut kesepakatan, JFC dapat memberikan tontonan yang tidak mengurangi nilai-nilai kearifan. Terkait regulasi tersebut, juga akan diwujudkan dalam bentuk peraturan bupati (perbup).
Ditemui usai pertemuan mediasi, Ketua MUI Jember Prof Abdul Halim Subahar menyampaikan, pertemuan mediasi memberikan hasil baik, karena dapat menjembatani keresahan yang timbul di tengah masyarakat.
“Karena JFC maupun bupati menyatakan permintaan maaf, hal-hal seperti itu tidak aka terjadi lagi di kemudian hari. Bahkan pihak JFC mengakui (polemik yang muncul) murni keteledoran JFC,” kata Gus Halim, panggilan akrabnya.
Ia menyampaikan, keteledoran terjadi sehingga menimbulkan polemik, karena konten (atau tampilan busana) yang ditampilkan (sebelum dipertontonkan), itu tidak dipresentasikan terlebih dahulu.
“Sekarang ini tidak! Biasanya (ditampilkan di hadapan) bupati, tokoh masyarakat, yang membahas tema dan defile yang akan tampil,” ungkapnya.
Hal itu, kata Gus Halim, biasanya dilakukan meskipun tidak selalu setiap pelaksanaan JFC. Sehingga yang terjadi sekarang ini, menurut Gus Halim, murni kecolongan.
“Karena tamu datang, beberapa waktu, tanpa sempat koordinasi dengan manajemen JFC. Sehingga disampaikan permintaan maaf, bahkan nanti akan disampaikan secara tertulis dari bupati selaku penanggung jawab JFC,” ungkapnya.
Dalam pertemuan mediasi tersebut, katanya, juga berlangsung kondusif.
“Alhamdulillah! Karena dari semua elemen, dan tokoh ulama, mulai MUI, NU, Muhammadiyah, semua ikut bicara. Bahkan juga dari LPAI dan FPI,” katanya.
Dengan menghasilkan putusan dan catatan, lanjutnya, yang berdampak positif di masyarakat. Sehingga terkait rencana aksi turun jalan besok Rabu (7/8/2019), diimbau tidak dilakukan.
“Karena ini sudah dirembuk bersama, maka percayakan semua aspirasi ini kepada semua tokoh. Karena tadi sudah disampaikan. Jadi dimohon itu (untuk tidak melakukan aksi turun jalan terlebih dahulu),” katanya.
Bahkan yang menarik, menurutnya, Bupati Jember Faida akan menuangkannya dalam bentuk Perbup. Karena di Jember banyak santri, pondok pesantren, lokasi bersejarah Islam, dan bahkan tokoh-tokoh internasional, yang menjadi pertimbangan.
“Tujuannya ada proteksi artis luar yang masuk ke Jember, agar mempertimbangkan norma dan nilai etis di Jember. Jangan sampai artis tersohor datang ke Jember membawa masalah. Regulasi Insya Allah perbup itu. Ide cukup cemerlang dan bagus,” ungkapnya.
“Yang terjadi kemarin, puncak kemarahan. Bahkan tadi pun (terkait persiapan rapat mediasi), hanya per telpon, dan semua kumpul. Sebelumnya tidak pernah rapat dalam tempo singkat. Tapi hitungan 2 jam semua kumpul,” sambungnya.
Senada yang disampaikan Ketua MUI Jember, Ketua PCNU setempat Abdullah Syamsul Arifin mengatakan, JFC mengakui ada keteledoran, karena yang datang tamu, dan tidak melalui pengecekan busana yang ditampilkan.
“Namun demikian pihak JFC harus bertanggung jawab dengan penampilan kemarin, termasuk juga pihak pemkab. Maka dari pertemuan ini, dirumuskan beberapa langkah,” kata pria yang akrab dipanggil Gus Aab ini.
Pertama mulai dari permintaan maaf, baik secara umum di Kabupaten Jember, nasional, maupun internasional. “Atas keteledoran yang terjadi, dijamin tidak dilakukan di masa-masa mendatang,” tegasnya.
