Banggar DPRD Trenggalek : Penggunaan APBD Belum Berpihak Kepada Masyarakat
TRENGGALEK, FaktualNews.co – Pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk RAPBD Perubahan pada tahun 2019 akhirnua disepakati antara Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dari apa yang telah di bahas ternyata masih banyak item yang perlu dibenahi, seperti penyajian data terkait narasi penganggaran dan keberpihakan APBD yang dirasa masih kurang terhadap masyarakat.
Agus Cahyono Wakil Ketua DPRD Trenggalek mengatakan, pembahasan tentang KUA dan PPAS kali ini merupakan rapat terakhir dan telah ada kesepakatan bahwa KUA dan PPAS perubahan. Dan hasilnya masih banyak item yang perlu dibenahi.
“Seperti tentang narasi penganggaran, yang telah disampaikan oleh Banggar disaat rapat. Karena dalam penyampaian penganggaran, TAPD hanya bisa menjelaskan tentang ploting dari OPD, padahal dari itu harus ada narasi secara detail,” ungkapnya, Kamis (8/8/2019).
Menurut Agus, narasi tersebut dianggap penting sebagai acuan untuk mengetahui mengapa OPD pelaksana perlu anggaran sekian, apa saja dan berapa anggaran yang di kucurkan. Jadi narasi itulah yang nanti diharapkan menjadi data penyanding di RAPBD Perubahan nanti yang akan dimasukkan dalam nota dalam waktu dekat ini.
“Pada pembahasan juga ada kritisi terhadap beberapa kegiatan yang belum mencerminkan keberpihakan APBD kepada masyarakat miskin,” terang Agus selaku Wakil Ketua Banggar.
Agus menambahkan, kurangnya keberpihakan tersebut karena masih ada problem pelayanan dasar seperti tentang kesehatan. Disisi lain juga telah didapati adanya OPD yang telah menganggarkan kendaraan dinas.
” Padahal keperluan itu dirasa belum sangat mendesak. Maka dari apa yang telah ditemukan ini, akan dipertajam lagi di RAPBD Perubahan selanjutnya,” pungkasnya.
