Kades Kepatihan, Erwin Pribadi.
JOMBANG, FaktualNews.co – Pelbagai problem jelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2019 di Kabupaten Jombang, mulai dirasakan di tingkat desa.
Terkini, problem anggaran pilkades yang belum dicairkan Pemkab Jombang. Sementara tahapan pilkades sudah mulai berjalan.
Belum cairnya anggaran pilkades, seperti diungkapkan Kades Kepatihan, Erwin Pribadi. Menurutnya, panitia pilkades di desanya kebingungan terkait anggaran dalam melaksanakan tahapan pilkades.
Sementara sejumlah persiapan pelaksanaan pilkades sudah mulai dilakukan. Diantaranya pesiapan pendaftaran bakal calon kepala desa dan pendataan pemilih. Tahapan itu dilakukan oleh panitia pilkades.
“Persoalan itu muncul, saat mereka mengonfirmasi terkait anggaran ke ketua panitia pilkades. Begitu ketua panitia tanya anggaran pilkades kepada saya, ya saya jawab anggaran dari Pemkab belum turun,” ungkap Erwin, Kamis (15/8/2019).
Erwin mengaku mendapat keluhan para panitia pilkades terkait kebutuhan panitia yang mendesak dan harus segera dipenuhi. Seperti kebutuhan pengadaan alat kerja, sosialisasi pelaksanaan pilkades dan lainnya.
“Belum soal anggaran operasional kesekretariatan untuk menggandakan formulir pendaftar. Terus alat peraga sosialisasi pilkades serentak. Mereka mengeluh ke saya,” sambungnya.
Ihwal ini, lanjut Erwin, juga akan mempersulit kerja panitia pemutakhiran data pemilih. Sebab, sesuai jadwal, pelaksanaan pendataan pemilih sudah dimulai sejak 25 Juli – 20 Agustus 2019.
Mirisnya, ungkap Erwin, panitia memilih patungan untuk memenuhi kebutuhan program pemerintah itu. Sedikitnya, sembilan orang pantarlih berswadaya mengeluarkan dana pribadi pribadinya untuk menggandakan formulir, “Menurut saya agak sedikit miris ya,” kata Erwin.
Selain soal anggaran belum cair, Erwin juga menilai jadwal tahapan pelaksanaan pilkades amburadul. Bahkan, Pemkab Jombang dinilainya tak siap melaksanakan pilkades serentak.
Menurutnya, dalam pembentukan panitia pilkades pada susunan jadwal tahapan yang dikeluarkan Pemkab Jombang, diketahui panitia pilkades sudah terbentuk sejak pertengahan Juli 2019. Nyatanya, pantarlih yang bertugas untuk memutakhirkan data pemilih sudah berjalan sejak tanggal 25 Juli hingga 20 Agustus.
“Sampai saat ini, deskhelp pilkades di kabupaten hingga kecamatan belum terbentuk. Nah harusnya kan deskhelp-nya terbentuk dulu, daripada panitia pilkades di tingkat desa,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pilkades di Jombang akan dilaksanakan pada 4 November 2019. Sementara untuk mensukseskan pilkades serentak ini, Pemkab Jombang mengalokasikan dana sebesar Rp 9,9 miliar. Namun setelah perubahan anggaran keuangan (PAK) P-APBD, berubah menjadi Rp 13,8 miliar.
