FaktualNews.co

Kontestasi Pilbub 2020, DPD Partai Nasdem Kediri Tolak Politik Dinasti

Politik     Dibaca : 1036 kali Penulis:
Kontestasi Pilbub 2020, DPD Partai Nasdem Kediri Tolak Politik Dinasti
FaktualNews.co/istimewa
Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kediri, Lutfi Mahmudiono.

KEDIRI, FaktualNews.co – Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tegaskan tak akan sejalan dengan kepemimpinan politik Sutrisno dalam kontestasi Pemilihan Bupati (Pilbub)  Kediri pada 2020 mendatang.

Hal itu dinyatakan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kediri, Lutfi Mahmudiono yang menegaskan sikap partainya yang bertekad melakukan perubahan di Kabupaten Kediri. Perubahan itu ia lakukan dengan cara menolak politik dinasti pada kontestasi Pilbup 2020 mendatang.

“Nasdem akan terus berihtiar supaya ada perubahan kepemimpinan di Kabupaten Kediri. Sikap kami sama untuk tidak politik dinasti,” kata Lutfi saat dikonfirmasi melalui telepon, Jum’at (13/8/2019).

Lutfi menganggap, jika politik dinasti masih akan terus berlangsung, maka hal tersebut adalah indikasi kemunduran bagi sebuah demokrasi.

“Terkait hal tersebut saya berpendapat meskipun berpolitik merupakan hak asasi setiap orang, politik dinasti sangat tidak baik bagi penyegaran demokrasi dan tidak baik pula untuk regenerasi politik,” ungkapnya.

Dikatakan Lutfi, dinasti politik akan menumbuhkan oligarki politik serta tidak sehatnya bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik.

“Kekuasaan hanya dikuasai oleh beberapa orang yang berasal dari satu keluarga, tanpa memberikan ruang kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi. Pergantian kekuasaan hanya akan diberikan kepada anggota keluarga dan menyingkirkan orang lain, tanpa melalui proses yang fair dan bijaksana,” katanya.

Lebih lanjut Lutfi memberikan contoh dampak lain dari politik dinasti, seperti halnya berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan, karena cenderung serakah dan tak jarang pula melakukan KKN. Pemerintahan lebih berorientasi mencari keuntungan untuk keluarga, bukan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

“Untuk itu politik dinasti harus kita batasi, jangan sampai terulang terus dikemudian hari. Meskipun, semua warga negara punya hak yang sama untuk berpolitik. Ini semata-mata demi kepatutan politik yang sehat dan dinamis,” pungkasnya.

 

 

 

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Nurul Yaqin