Baru Saja Dilantik, DPRD Sidoarjo Didemo PMII dengan 10 Tuntutan
SIDOARJO, FaktualNews.co-Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo mengelar aksi unjuk rasa di Monumen Jayandaru, Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Rabu (21/8/2019).
Aksi para aktivis itu bersamaan dengan pelantikan anggota DPRD Sidoarjo periode 2019-2024.
Aksi dilakukan di Monumen Jayandaru karena beberapa meter dari lokasi acara pelantikan, di ruang Paripurna DPRD setempat, dinyatakan steril dan mendapat pengamanan ketat.
“Kami sebenarnya mau mendekat ke gedung dewan, namun kami dilarang petugas,” ucap Ketua PC PMII Sidoarjo M Burhanul Muhlasony atau yang akrab disapa Soni.
Menurut Soni, demo kali ini merupakan kali ketiga,dengan membawa 10 tuntutan yang harus dilakukan para legislator yang baru dilantik tersebut.
“Ini kami ingatkan kembali kepada anggota DPRD Sidoarjo yang baru dilantik agar tetap memperjuangkan hak rakyat. Jangan sampai mengkhianati rakyat, apalagi sampai korupsi,” ungkapnya.
Dalam aksinya, puluhan mahasiswa tersebut juga membawa poster dan pamflet serta berorasi. Mereka juga menggelar teatrikal telanjang dada sambil membawa mengipas-ngipaskan uang mainan.
“Kami meminta agar anggota dewan yang baru bekerja totalitas. Perjuangakan hak rakyat, jangan khianati rakyat,” serunya.
Aksi mahasiswa itu ditemui tujuh anggota DPRD Sidoarjo periode 2019-2024 yang baru saja dilantik. Satu diantaranya pimpinan sementara DPRD Sidoarjo, Usman.
Usman mengaku, aksi ini sebagai kado terindah bagi anggota dewan, serta sebagai motivasi untuk kinerja dewan yang lebih baik ke depannya.
“Alhamdulillah kami dapat kado yang terindah,” ucapnya ketika menemui mahasiswa usai menjalani prosesi pelantikan. Usman berjanji akan menindak lanjuti yang menjadi tuntutan mahasiswa.
mahasiswa melontarkan 10 tuntutan kepada DPRD Sidoarjo yang baru dilantik :
1. Percepat pemb RSUD Sidoarjo Barat dengan mengaji dan mengaudit sistem KPBU secara independen.
2. Relokasi PKL Gading Fajar demi terwujudnya sentra ekonomi terpadu untuk UMKM di Sidoarjo.
3. Realisasi frontage road gedangan-waru sebagai pengurai kemacetan jalan.
4. Optimalisasi program wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat yg kurang mampu di Sidoarjo.
5. Kesejahteraan guru di Sidoarjo
6. Revitalisasi pengelolaan sampah di Sidoarjo
7. Tolak sistem outsourchng di Sidoarjo. Pemerintah harus tegas dalam menerapkan sistem UMK secara menyeluruh di perusahaan.
8. Mendesak Pemkab Sidoarjo untuk membentuk pansus dalam mengelola, mengawal dan pengawasan aset daerah.
9. Penghapusan desa yg sudah tidak aktif masih terdata sebagai penerima dana anggaran daerah bagi desa yang terdampak lumpur.
10. Memaksimalkan kinerja SKPD dalam penyerapan APBD sehingga tidak terjadi Silpa.
