Hari Pertama Masuk Kerja, Anggota DPRD Lamongan Didemo PMII
LAMONGAN, FaktualNews.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Lamongan, yang baru dilantik Sabtu (24/8/2019) lalu, diunjukrasa mahasiswa. Adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lamongan, yang Senin (26/8/2019) berunjukrasa di hari pertama kerja wakil rakyat yang berkantor jalan Basuki Rahmad, Lamongan itu.
Korlap aksi PMII Achmad Nasir Falahudin mengatakan, kerja anggota dewan sebelumnya tidak sesuai dengang diharapkan masyarakat Lamongan. Karena itu, pihaknya mengingatkan agar anggota DPRD saat ini tidak seperti wakil rakyat sebelumnya.
“PMII Lamongan mengajak DPRD Lamongan periode 2019-2024 untuk merefleksi kembali beberapa persoalan yang terjadi di Kabupaten Lamongan, “kata Achmad Nasir Falahudin.
Dengan membawa spanduk tuntutan dan lima poin permasalahan yang seakan tidak pernah terselesaikan. Diantaranya bencana banjir yang rutin terjadi di Kabupaten Lamongan, bencana kekeringan, masih tingginya angka pengangguran. Serta belum meratanya fasilitas pendidikan dan eksploitasi sumber daya alam (SDA).
“Persoalan tersebut menjadi gambaran kurangnya keseriusan Pemkab Lamongan, baik eksekutif maupun legislatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan,”ungkap Nasir.
Nasir mencontohkan, di wilayah utara Kabupaten Lamongan masih banyak fasilitas pendidikan yang jauh dari kata layak.
“Yang paling parah itu di SD, ada beberapa SD di wilayah utara yang masih kurang fasilitasnya. Bahkan tembok sampai genting masih ada yang reot. Salah satunya di wilayah Paciran,” ujarnya.
Dengan demikian, kata Nasir, PMII Lamongan menuntut anggota DPRD Lamongan yang baru lebih serius dan berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Dikatakan, pihak PC PMII Lamongan mengajak DPRD Lamongan periode 2019-2024 untuk lebih serius dalam menjalankan tugas dan berkomitmen menyelesaikan persoalan sebagaimana tersebut di atas.
Ada beberapa tuntutan PC PMII Lamongan kepada DPRD Lamongan, diantaranya adalah merumuskan kebijakan pemerataan fasilitas pendidikan. Baik yang sifatnya kebijakan distributif, ekstraktif, maupun regulatif.
“Selesaikan persoalan banjir, kekeringan, pengangguran serta mengambil peran kontrol pengelolaan sumberdaya alam. Pastikan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi eksploitasi sumber daya alam di Lamongan yang mengatasnamakan pengelolaan,” terang Nasir.
Ketua DPRD Lamongan sementara, Abdul Ghofur berjanji akan memperjuangkan bersama anghota DPRD Lamongan yang lain.
“Kami anggota DPRD tetap memikirkan aspirasi dari sahabat PMII, aspirasi ini akan kita perjuangkan bersama,” kata Ghofur.
Tak puas dengan jawaban Ketua Dewan sementara, mahasiswa mencoba masuk untuk menswiping kerja anggota DPRD ke setiap ruang untuk melihat absensi. Namun aksi mereka dihalangi oleh pihak keamanan karena belum ada izin dari pihak terkait.
Massa aksi akhirnya membubakkan diri dan berjanji untuk terus mengontrol kinerja para wakil rakyat.
