BPOPP Belum Cair, Lembaga SMA/SMK di Mojokerto Terpaksa ‘Ngutang’
MOJOKERTO, FaktualNews.co – Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang dijanjikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) cair pada pekan ketiga Agustus hingga sampai saat ini belum juga turun.
Keterlambatan bantuan dana yang meng-cover Sumbangan Biaya Pendidikan (SPP) membuat kondisi keuangan lembaga pendidikan SMA/SMK Kota/Kabupaten Mojokerto kian terpuruk.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto Mariyono menyebutkan, memasuki pekan terakhir di bulan Agustus ini, seluruh SMA/SMK masih belum menerima penyaluran dana BPOPP.
Hal itu, membuat kondisi tersebut sekolah cukup kesulitan. Bahkan, tidak sedikit lembaga yang terpaksa harus berutang dulu untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
Seluruh tahapan perencanaan yang tersusun di Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sudah dirampungkan oleh seluruh lembaga. ”Tahapan untuk pencairan sudah, tinggal turunnya saja dari provinsi,” jelasnya, Rabu (28/08/19).
Namun, lanjut Mariyono pihaknya mengaku masih belum mengetahui pasti mekanisme pencairannya. ” Proses pencairan bisa melalui cabang dispendik lebih dulu, kemudian baru disalurkan ke sekolah-sekolah. Bisa juga dana BPOPP akan langsung dikirim melalui transfer ke masing-masing rekenening SMA/SMK,” tuturnya.
Lebih jelas dia menerangkan, di tahun perdana ini, besaran dana BPOPP yang bakal diterima seluruh SMA/SMK di Kota dan Kabupaten Mojokerto mencapai Rp 17,9 miliar. Jumlah tersebut sebagai pengganti biaya SPP yang selama ini dibebankan kepada siswa, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 120/101/2017 tentang SPP SMA dan SMK. Itu untuk kebutuhan selama enam bulan dulu (semeser ganjil).
Sementara pada semester genap bakal tahun pelajaran 2019-2020 bakal dianggarkan kembali di tahun berikutnya.
Besaran SPP yang berlaku bagi jenjang SMA di wilayah Kabupaten Mojokerto ditetapkan sebesar Rp 85 ribu per bulan. Lain halnya dengan SMK teknik yang dipatok Rp 150 ribu dan SMK nonteknik sejumlah Rp 120 ribu per bulan.
Sedangkan SPP di Kota Mojokerto sedikit lebih tinggi dibanding kabupaten. Untuk jenjang SMA dijatah Rp 95 ribu per bulan. Sementara SMK masing-masing diberikan Rp 170 ribu perbulan untuk teknik dan Rp 135 ribu per bulan untuk nonteknik.
Oleh sebab itu, belum cairnya bantuan membuat sekolah harus menalangi pengeluaran sekolah selama dua bulan terhitung mulai Juli-Agustus ini. Di samping BPOPP, sekolah juga menerima Bantuoan Operasional Sekolah (BOS) nasional. Akan tetapi, lembaga sekolah kini juga terpaksa harus mencari pinjaman untuk kebutuhan yang tidak tercover oleh dana BOS.
Cabang dispendik mencatat ada tiga SMA swasta yang menyatakan tidak mengambil bagian dalam program yang dikenal SPP gratis ini. Selain itu, juga ada lima lembaga lainnya juga dipastikan tidak bisa menerima bantuan BPOPP lantaran terganjal status akreditasi.
