Ribuan warga yang geruduk kantor Bupati Pasuruan, degan tegas menolak untuk direlokasi, Rabu (4/9/2019) siang.
PASURUAN, FaktualNews.co – Menyusul unjuk rasa ribuan warga dari 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendukung warga untuk tetap bertahan dan menolak relokasi oleh otoritas TNI AL di Puslapur, Grati.
Sebelumnya, perwakilan warga ditemui oleh dan berdialog dengan Wakil Bupati Pasuruan, KH Mujib Imron di ruang pertemuan kantor Bupati Pasuruan. Sejumlah pejabat juga turut hadir dalam dialog tersebut.
Mujib menyatakan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan siap mengawal aspirasi warga.
“Sesuai dari hasil pertemuan, maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan tak menyetujui adanya rencana relokasi tersebut,” tegas Mujib menyampaikan hasil pertemuan di hadapan ribuan warga, Rabu (4/9/2019) siang.
Berikut hasil pertemuan antara perwakilan warga dengan Pemkab yang dituangkan dalam surat pernyataan :
A. Pemerintah daerah menolak rencana relokasi sebelum ada musyawara dengan masyarakat seluruh desa, kepala desa,
B. Pemerintah daerah akan melindungi masyarakat dan akan mengkoordinasikan dengan instansi terkait surat yang telah diterbitkan dan menghapus segala larangan dan kesewenanganya dan dari TNI – AL,
C. Pemda akan memanfaatkan secara aktif untuk mengkoordinasikan dengan pihak Pemprov Jatim dan pemerintah pusat untuk perdebatan sengketa di wilayah TNI – AL.
