Rapat kesiapan Pilkades serentak di Mapolres Lamongan.
LAMONGAN, FaktualNews.co – Persiapan jelang pelaksanaan Pilkades serentak di 385 desa di Lamongan, yang berlangsung 15 September mendatang, Polres Lamongan akan melibatkan personil kepolisian dari wilayah di sekitarnya.
Hal tersebut diitegaskan Kapolres Lamongan, AKBP Feby DP Hutagalung. Hingga kini pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan masa kampanye Pilkades yang sudah berlangsung sejak Senin lalu.
“Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Pilkades serentak,” kata Feby DP Hutagalung di Mapolres Lamongan, Rabu (11/9/2019).
Persiapan lainnya, lanjut Kapolres, dalam rapat koordinasi ini Polres Lamongan juga mendatangkan perwira pengendali dari masing-masing polres yang nantinya akan di-BKO-kan ke Lamongan.
Selain Polres jajaran, kata Kapolres, dalam rapat koordinasi ini pihaknya juga mendatangkan perwira pengendali dari Brimob dan juga dari Polda Jatim.
“Ada banyak dari Polres lain yang terlibat, seperti Polrestabes Surabaya, Gresik, Kabupaten Mojokerto, Mojokerto Kota, Tuban dan Bojonegoro. Nantinya personil ini akan dilibatkan dalam perbantuan pasukan di Polres Lamongan, untuk memperkuat pengamanan di masing-masing TPS,” terang AKBP Feby.
Sejauh ini, jelas Kapolres, polisi masih berupaya untuk melakukan pembinaan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan secara simultan terhadap apa yang menjadi potenai kekisruhan.
Hingga saat ini, imbuh Kapolres, Satgas anti judi juga masih tetap memantau hingga hari H pelaksanaan Pilkades serentak dengan 800 lebih calon kades. “Polisi tetap mengupayakan berbagai pendekatan kepada timses dan kepada calon kades. Termasuk bakal calon kades yang tidak jadi calon kades untuk memetakan potensi kerawanan yang terjadi,” tandasnya.
Terkait pelaksanaan kampanye, kata Kapolres, dari pantauan polisi diketahui kalau tidak semua desa yang menggelar Pilkades serentak menggelar kampanye.
“Dari pantauan, tidak semua desa melaksanakan kampanye karena ada juga yang dilarang panitia pengawasnya karena dianggap rawan,”pungkasnya.
