Wakil Walikota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo, saat membuka kegiatan pembinaan kesadaran bela negara Kota Pasuruan Tahun 2019.
PASURUAN, FaktualNews.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Pasuruan, menggelar kegiatan pembinaan kesadaran bela negara selama 2 hari, Selasa – Rabu (10-11/9/2019), di Gedoeng Woloe, Kota Pasuruan.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Walikota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo, yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pasuruan, Perwakilan Kodim 0819 Pasuruan, Kepala OPD terkait dan Camat.
“Kegiatan ini untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air bagi generasi muda Kota Pasuruan,” ujar Kepala Bakesbangpol Kota Pasuruan, Mas Djoko Baroto, di lokasi.
Peserta kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Kota Pasuruan Tahun 2019 di antaranya SMA Negeri 1 – SMA Negeri 4 Kota Pasuruan diwakili 10 siswa, SMK Negeri 1 dan 2 Kota Pasuruan masing-masing dengan 10 siswa. Jumlah total peserta sebanyak 60 siswa.
Narasumber di antaranya, Wakil Walikota Pasuruan, Kodim 0819 Pasuruan, Kepala Bakesbangpol Kota Pasuruan, Rektor Universitas Merdeka Kota Pasuruan dan Kepala Bidang Ideologi Wasbang dan Warnas Bakesbangpol Kota Pasuruan.
Wakil Walikota, Raharto Teno Prasetyo, mengatakan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara yang diselenggarakan Pemerinrtah Kota Pasuruan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan merupakan bagian kegiatan yang penting, karena ketahanan nasional terintegrasi di setiap aspek kehidupan.
“Yakni bangsa dan negara mengandung kemampuan, mengembangkan kekuatan nasional, disamping telah dilakukan ranahnya oleh TNI dan Polri yang terlatih secara profesional, maka sangat diperlukan keterlibatan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi untuk menangkal dan mencegah segala bentuk ancaman,” tegasnya, saat sambutan.
Selain itu, juga kesigapan menghadapi tantangan yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang menjiwai kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (*)
