Dinilai Gagal, Habib Ahmad Minta PDI Perjuangan Tak Merekomendasi Faida

JEMBER, FaktualNews.co – Menilai banyaknya persoalan di Kabupaten Jember, dan belum adanya perubahan berarti terkait pemenuhan 22 janji kerja serta tidak tegaknya jorgan 3B, membuat mantan Jurkamnas Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo pada Pilpres, buka suara.

Habib Ahmad Al Muhdor, yang juga adik kandung ulama besar Jember Habib Sholeh Al Muhdor ini, berharap PDI Perjuangan tidak memberikan rekomendasi kepada Faida untuk maju kembali pada Pilkada 2020 mendatang.

“Saya berharap agar PDI Perjuangan tidak merekomendasi patahana, yang selama ini gagal memimpin di Jember dan tidak pro rakyat,” tegas Habib Ahmad melalui ponselnya, Jumat (20/9/2019).

Habib Ahmad mengatakan,  selama kepemimpinan Bupati Faida, Jember mengalami banyak kemuduran. Bahkan kebijakan-kebijakannya dinilai tidak pro rakyat.

“Salah satu bukti, saat ini banyaknya Kepala OPD yang kosong dan dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) yang kewenangannya terbatas. Sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak optimal dan cenderung menurun,” ujarnya.

Bukti lainnya, dia merinci, bantuan kepada 711 Pondok Pesantren (Ponpes) yang sudah berjalan sejak 2006 lalu, ditiadakan. Honor kepada guru ngaji di Jember yang jumlahnya 27 ribu lebih, dikepras menjadi 13 ribu orang. Bantuan peningkatan kesejahteraan bagi guru honorer tidak terwujud.

Dia juga menyebut, sekitar ratusan milyar anggaran APBD yang tidak dibelanjakan (Silpa tinggi), pembangunan puskesmas dan pasar bermasalah dan jadi temuan BPK RI, dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang membuat tidak berjalannya roda pemerintahan di Jember.

“Semua permasalahan itu, menjadi rapor merah bagi Faida selama 4 tahun menjabat sebagai bupati Jember,” katanya.

Oleh karena itu, Habib Ahmad berharap kepada elit PDIP, tidak merekomendasi patahana dalam Pemilukada serentak 2020 di Jember.

“PDI Perjuangan diharapkan merekomendasi calon yang dikehendaki oleh masyarakat bawah dan memiliki kredibilitas dan kinerja yang mumpuni dalam menjalankan roda pemerintahan di Jember,” pungkasnya.