Aliansi BEM se-Jember turun ke jalan kritisi RUU Pertanahan dan BPJS Kesehatan.
JEMBER, FaktualNews.co – Sedikitnya 200 mahasiswa di Jember, kembali menggelar aksi unjukrasa untuk mengkritisi RUU Pertanahan dan Kebijakan BPJS Kesehatan, Selasa (24/9/2019) pagi.
Aksi kali ini, diikuti dari aliansi 10 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Jember. Diantaranya BEM Unej, IAI Al Qodiri, Polije, Moch Sroedji, UIJ, AAK PGRI, STIE Mandala, IAI Al-Falah As Sunniyah, IAIN Jember, IKIP PGRI.
Ratusan mahasiswa itu, dikawal langsung Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo, saat melakukan longmarch dari depan double way Universitas Jember (Unej) menuju Gedung DPRD Jember, di Kecamatan Sumbersari.
Di depan gedung dewan, para mahasiswa meneriakkan orasi dan membentangkan sejumlah poster bertuliskan nada-nada kecaman.
“Keadaan ini karena kurangnya satu suara dari wakil rakyat kita. Maka menjadi tanggung jawab para wakil rakyat untuk dibahasnya masalah RUU ini. Kita tidak bisa tinggal diam, maka harus memperjuangkan ketidakadilan ini,” kata Rizah, salah satu orator.
“Terhadap RUU pertanahan, merupakan Undang-undang yang mengatur keadilan dan kemakmuran. Tapi yang ada adalah kriminalisasi terhadap petani,” sambung mahasiswa Unej ini.
Selanjutnya, para mahasiswa ini ditemui Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Dedy Dwi Setiawan, dan Agus Sofyan. Selain itu, juga anggota dewan Agusta Jaka Purwana, Alfian Andri Wijaya, dan lainnya.
“Terkait masalah BPJS Kesehatan, tidak adanya audit adalah upaya untuk menyedot darah dari rakyat. Maka, perhatikan juga bagaimana itu regulasinya,” pungkas Desta Handra, orator lainnya.
