JOMBANG, FaktualNews.co-Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Mundjidah – Sumrambah (MuRah), mengklaim sejumlah capaian dan kemajuan di tubuh Pemkab selama satu tahun kepemimpinan mereka, Selasa (24/9/2019).
Hal ini diungkapkan Bupati Jombang, Munjidah Wahab, bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinannya bersama Sumrambah, sebagai kepala daerah setempat periode 2018 – 2023, tepatnya, tanggal 24 September 2019 ini.
Satu tahun yang lalu, 24 September 2018, Mundjidah Wahab-Sumrambah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2018-2023 di Gedung Grahadi Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim) saat itu, Soekarwo.
Bupati menjelaskan, beberapa capaian di antaranya mulai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), reformasi birokrasi.
Kemudian sistem pelayanan dan pembangunan fisik serta beberapa capaian lainya upaya membangun kawasan industri di wilayah utara Brantas.
“Kita sudah lakukan reformasi birokrasi dan pelayanan, serta akan ada program smart city,” ujar Bupati Jombang.
Bupati membeberkan, dalam penerapan SAKIP oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jombang sejak tahun 2018 yang lalu kini telah meliputi E-Planning, E-Program, E-Budgeting, dan E-Lapor.
SAKIP kata Bupati, sangat evisien dan memberikan banyak manfaat, salah satunya yakni mampu menghemat keuangan daerah.
“Harus ada outputnya, jadi tidak gampang untuk membuat program. Harus melalui semuanya, E-Planningnya, E-Budgetingnya, E-Lapor, ini harus manfaat. Tahun 2018 kemarin mampu evisiensi anggaran hingga 140 Milyar Rupiah,” tegasnyam
Reformasi birokrasi yang sudah dilakukan pada tahun pertama pemerintahan Mundjidah-Sumrambah, lanjut Bupati adalah perampingan organisasi pemerintahan di lingkup Pemkab Jombang.
Perampingan ini kata Bupati, memberikan manfaat efisiensi anggaran yang sangat signifikan.
“Dari 35 OPD menjadi 31 OPD. Yang selanjutnya, bahwa untuk pengisian perangkat desa, sudah kita buatkan Perbup, pelaksanaannya dengan cara tes menggunakan tekhnologi IT. Ini untuk meminimalisir jual beli jabatan dan yang lain dan meningkatkan standar pelayanan,” sambung Bupati.
Sedangkan untuk pelayanan, sistem ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Jombang dalam pengurusan dokumen kependudukan.
Jika dulu mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilayani di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saja, namun saat ini sudah dilayani hingga di masing-masing kecamatan.
Sistem inipun juga sudah diterapkan di layanan pajak dan pelayanan RSUD Jombang. Dimana telah menggunakan layanan kesehatan secara online untuk melakukan pendaftaran.
“Bahkan untuk Kartu Keluarga (KK), akhir tahun ini sudah bisa dilayani di tingkat kecamatan juga,” lanjut Bupati.
Capaian lainya, kata bupati, kenaikan sektor ekonomi dan pembangunan infrastruktur atau fisik. Bahkan, tahun ini pendidikan, Pemkab menggelontor dana Rp 30 miliar untuk program seragam gratis kepada semua siswa SD dan SMP sederajat.
“Hanya saja tahun ini seragam batik (khas) yang belum bisa kami berikan, karena beberapa persoalan. Salah satunya kita harus tentukan dan patenkan batik yang disepakati dulu, mungkin tahun depan baru kami adakan seragam khas (batik) ini,” pungkasnya.