Pertanyakan Nasib Listrik, Pemuda Giliraja Datangi Kantor DPMD dan DPRD Sumenep
SUMENEP, FaktualNews.co – Sejumlah pemuda kepulauan Giliraja, Kecamatan Giligenting, menggelar unjuk rasa di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Sumenep, Madura, Jawa Timur. Senin (30/9/2019).
Kedatangan puluhan masyarakat Giliraja ini, untuk menagih janji Pemerintah Daerah, tentang realisasi jaringan listrik di daerah mereka. Pasalnya, janji menuntaskan pembangunan listrik tahun 2019, dinilai tidak jelas.
“Tahun 2019 sudah tinggal 3 bulan lagi, janji pemerintah untuk merealisasikan aliran listrik untuk warga kepulauan Giliraja tidak jelas. Kami datang ke sini untuk mengingatkan pemerintah tentang janjinya itu,” teriak orator aksi, Edi Susanto.
Bahkan, program yang dijanjikan segera terealisasi itu, dinilai hanya janji kosong. Kedatangan para pemuda ini, untuk mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati, tentang nasib warga kepulauan yang juga berhak mendapatkan perhatian yang sama seperti masyarakat daratan.
“Jangan anak tirikan kami, kami warga pulau Giliraja juga harus mendapatkan kesetaraan pembangunan. Kami sangat membutuhkan aliran listrik,” imbuh Dedes Sahputro, orator lainnya.
Sementara itu, Plt kabid Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna DPMD Sumenep, Tabrani, saat menemui pendemo berjanji akan menuntaskan pembangunan jaringan listrik di pulau setempat, dengan anggaran hampir Rp 10 miliar tahun ini.
Tabrani merinci anggaran tahun ini Rp 9 miliar lebih. Diantaranya adalah pemeliharaan mesin genset PLTD Rp 20 juta, pembangunan instalasi jaringan tegangan menengah (JTM) sebesar Rp 1 miliar 250 juta, perencanaannya Rp 67 juta. Dan pembangunan JTR-nya Rp 136 juta lebih, perencanaannya Rp 37 juta, pengawasannya Rp 25 jutaan.
“Kemudian pembangunan instalasi travo step-up Rp 7 miliar 371 juta, dengan dana pengawasan Rp 202 juta, perencanaan Rp 221 juta, perencanaan dan pengawasan masing masing R 10 juta dan 7 juta,” jelasnya.
Karena PLTD ini program milti years, kata Tabrani, sejak tahun 2017 hingga 2019, telah menelan anggaran dari APBD tingkat II mencapai Rp 20 miliar lebih.
“Jadi, sejak tahun 2017-2019 ini, anggaran PLTD untuk pulau Giliraja, kita telah mengeluarkan anggaran Rp 20 miliar 544 juta,” terangnya.
Secara prosedur, setelah pembangunan program PLTD di pulau Giliraja tuntas di akhir tahun 2019, maka akan dihibahkan kepada PLN dalam mengelolaannya.
“Setelah Desember 2019 ini tuntas pembangunannya, kita akan hibahkan ke PLN. Karena mereka yang lebih paham tentang cara mengelolaan dan pelaksanaan listrik di bawah, baru dari PLN nanti akan disambungkan ke setiap rumah rumah warga,” tegasnya.
Mengenai banyaknya tiang listrik yang roboh seperti yang disampaikan para demonstran. Tabrani memastikan akhir tahun ini akan segera diperbaiki, sehingga PLN akan menerima dalam kondisi siap pakai.
“Kita ada anggaran pemeliharaan, kita akan perbaiki nanti. Saat kita hibahkan, PLN menerima nanti sudah dalam kondisi bagus, untuk penyambungan ke rumah rumah sudah ranahnya PLN,” tukasnya.
Pantauan media ini, usai menggelar aksi demostrasi di depan kantor DPMD. Massa aksi bergeser ke gedung DPRD Sumenep untuk menemui para wakil rakyat. Di ruang Badan Musyawarah, mereka ditemui para pimpinan DPRD dan Kepala DPMD setempat.
