Pengajuan Anggaran Pilkada Lamongan, Masih Dalam Bahasan
LAMONGAN, FaktualNews.co – Terkait dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Lamongan, pada tahun 2020 mendatang. Pihak KPU Lamongan anggaran sebanyak Rp 18 miliar. Pengajuan anggaran tersebut, masih dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),
Ketua KPU Lamongan, Machrus Ali mengatakan, hingga kini pihak KPU Lamongan juga masih melakukan pembahasan anggaran Pilkada dengan TAPD. “Masih proses revisi anggaran NPHD dengan Pemda,” kata Machrus Selasa (01/10/2019).
Pembahasan dengan TAPD, lanjut Machrus, yaitu menyesuaikan dengan peraturan yang ada yang seiring waktu yang ada sangat mepet. Sehingga, kata Machrus, NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang mestinya Selasa (1/10/2019) hari ini, mungkin akan tertunda sekitar tiga hari. karena proses pembahasan tersebut.
“Perkiraan NPHD akan segera ditetapkan sekitar tiga hari lagi,“jelasnya.
Proses pembahasan NPHD tersebut, tidak akan berpengaruh dengan tahapan Pilkada Lamongan seperti yang sudah ditetapkan oleh KPU. Pasalnya, tandas Machrus, tahapan yang langsung terkait pencalonan masih 26 Oktober mendatang.
“Tak berpengaruh sebab tahapan yang langsung terkait dengan pencalonan masih 26 Oktober. Yaitu penetapan jumlah dukungan perseorangan,”terang Machrus.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lamongan, telah mengajukan anggaran sebesar Rp18 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Lamongan tersebut.
Hingga saat ini Bawaslukab masih konsentrasi untuk proses TPAD. “Kemarin kami mengajukan anggaran di kisaran Rp 18-an miliar. Hanya saja kami belum mengerti hasilnya karena masih dalam pembahasan,” kata Miftahul Badar, Ketua Bawaslu Lamongan.
Anggaran sebesar Rp 18 miliar tersebut terbanyak dialokasikan untuk honorarium jajaran Bawaslu seiring perubahan jumlah jajaran. Saat ini, lanjut Badar, pihaknya masih fokus untuk melakukan pembahasan anggaran tersebut.
“Anggaran Rp 18 miliar ini proses pengusulan, masih nunggu persetujuannya,” terang Badar seraya menambahkan kalau anggaran yang diajukan berbeda antara KPU dan Bawaslukab.
Lebih jauh, Badar berharap agar pembahasan mengenai besaran anggaran Pilkada Lamongan ini masih bisa sesuai jadwal, yaitu dalam minggu ini agar proses tahapan Pilkada di Lamongan tidak terganggu.
“Berharapnya masih bisa sesuai jadwal yang ada, agar tahapan Pilkada bisa sesuai tahapan,”pungkasnya.
