Ini Tujuan Pemkot Pasuruan Gelar Bimtek Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
PASURUAN, FaktualNews.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pasuruan bimbingan teknis analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Pemkot Pasuruan di Valencia Resto & Cafe, Kota Pasuruan, selama 2 hari, Rabu – Kamis (9-10/10/2019).
Kegiatan dibuka Plt Walikota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo, yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Bahrul Ulum, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pasuruan, Camat, Lurah, Narasumber dan peserta.
Menurut Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat, mengatakan, bimbingan teknis ini untuk memberikan pembinaan terhadap pengelola kepegawaian pada perangkat daerah tentang penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan kinerjanya.
“Juga mensosialisasikan model pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang akan diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan mengetahui kesiapan perangkat daerah terhadap penyelesaian hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada masing-masing perangkat daerah,” tandas Kokoh.
Sementara narasumber yakni Plt. Walikota Pasuruan, Kepala Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta Kasubbag, Kantor Regional II BKN Surabaya di Sidoarjo dan Pejabat di lingkungan Pemkot Pasuruan.
Kegiatan ini diikuti oleh 125 orang peserta terdiri dari 83 peserta yang merupakan pengelola kepegawaian di masing-masing perangkat daerah, UPT serta Kelurahan. Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah. Metode pelaksanaan ceramah, diskusi dan tanya jawab.
Dalam sambutannta Plt. Walikota Pasuruan, Teno, berharap kepada para analis mandiri perangkat daerah dapat membuat laporan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja masing-masing sesuai sistematika pelaporan dengan menyertakan rekomendasi penataan keorganisasian baik dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, kediklatan maupun kepegawaiannya.
“Selain itu juga harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan adalah penyusunan standar kompetensi jabatan bagi jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan pelaksana yang nantinya juga akan melibatkan tenaga analis dari seluruh perangkat daerah,” tutur Teno.
Tak hanya itu, ungkap Teno, juga pada proses pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan harus sesuai dengan kompetensinya meski yang terpenting dari semua itu adalah pertimbangan kebutuhan organisasi.
“Standar kompetensi jabatan ini disusun juga harus bersesuaian dengan hasil analisis jabatan menyangkut persyaratan jabatannya,” harapnya.
Selain itu, lanjut dia, juga dapat menjadi awal yang baik bagi penyelesaian permasalahan jabatan, beban kerja pada masing-masing perangkat daerah serta klasifikasi jabatan seperti tertuang dalam ketentuan manajemen pegawai negeri sipil.
“Terima kasih kepada bagian organisasi dan narasumber, semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada kita semua,” pintanya.
